Sidney (ANTARA News) - Pemerintah Australia berencana untuk mencekal buku-buku yang menganjurkan terorisme, sebuah upaya yang menurut pihak penerbit menimbulkan keprihatinan serius pada kebebasan berpendapat. Jaksa Agung Federal Australia Jenderal Philip Ruddock, Jumat malam, mengumumkan bahwa timpalannya telah setuju untuk mempertimbangkan perubahan peraturan untuk mencekal penerbitan yang menganjurkan aksi teror. Dia mengatakan bahwa perubahan rencana itu adalah bagian dari pendekatan "tanpa toleransi" pada terorisme dari Canberra, yang merupakan pendukung kuat bagi kampanye militer pimpinan AS di Irak dan Afganistan. "Buku, permainan, video, dan apapun juga yang tampak menganjurkan aksi teror akan ditolak dalam pengklasifikasian, sehingga tidak dapat dipasarkan," kata Ruddock kepada radio umum. Dia mengatakan, berdasarkan peraturan yang ada, sebuah penerbitan hanya dapat dicekal jika produk itu dianggap secara langsung "mempromosikan, menghasut atau melatih" para pembaca untuk melakukan aksi teror. Semnetara itu usulan peraturan baru tersebut dapat mencekal buku yang hanya mengajurkan terorisme, artinya apapun yang tampak mengagungkan terorisme dapat dicekal. Sekalipun perbedaannya mungkin tampak halus, Asosiasi Penerbit Australia mengatakan bahwa itu memberikan dampak besar bagi kebebasan berpendapat di Australia. "Kesulitannya adalah sekali kau memberlakukan suatu peraturan maka ada kemampuan dari pemerintah untuk mencekal buku-buku atau seluruh jenis penerbitan, kemudian kau akan memiliki masalah yang itu mungkin akan sangat dilematis," kata Jurubicara Asosiasi Penerbit Australia Maree McCaskill kepada radio ABC. "Kami telah melihat sejumlah penerbitan diambil dari perpustakaan dan dikeluarkan dari rak-rak buku yang telah diterbitkan serta beredar selama beberapa waktu, dan sekarang pemerintah telah mengulangi itu. Saya memiliki keprihatinan serius bahwa ini mengenai kebebasan berpendapat. Ini mengenai penyensoran dan sekali kamu mengizinkan pemerintah melakukannya terhadap apa yang dirasa tidak sesuai, maka kamu memberi mereka kesempatan luas untuk menjadi pengawas semua hal yang harus dicekal atau dikeluarkan dari rak." Jaksa agung negara itu mengatakan akan melapor kembali ke Canberra mengenai kemungkinan diwujudkannya usulan peraturan itu pada Juli, demikian AFP.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007