Nanti akan ada MoU antara pimpinan KPK dan Pak Gubernur Jabar sekarang tim Pemprov dan KPK sedang melakukan finalisasi."Bandung (ANTARA News) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan tiga inovasi yang dimiliki oleh Pemprov Jabar kepada 17 provinsi lainnya di Indonesia.
"Tadi pagi saya menerima kunjungan tim dari Deputi Pencegahan KPK yang berkoordinasi tentang rencana pilot project pencegahan di tiga titik yakni dari sisi pendapatan, tunjangan pegawai dan perizinan," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Selasa.
Ia mengatakan untuk inovasi di bidang pendapatan daerah, Pemprov Jabar sudah menerapkan e-Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk satu sampai lima tahun cukup di ATM.
"Hal ini mengurangi signifikan pungli. Ini jadi bahan replikasi KPK untuk melakukan pembinaan dan pencegahan di beberapa provinsi," katanya.
Yang kedua KPK, lanjut Iwa, juga menjadikan system manajemen kepegawaian pemerintah provinsi erkait renumerasi pegawai yang sudah berjalan dengan lancar.
Menurut dia penerapan TPP dinilai baik oleh KPK karena Pemprov Jawa Barat berhasil melakukan penghematan juga menghapus honorarium pegawai.
"Jadi tidak ada honor lagi dalam APBD Provinsi, serta kegiatan yang tidak ada hubungan langsung dengan belanja publik," kata dia.
Selain itu penerapan perizinan terpadu satu pintu yang diinisiasi oleh BPMPT dan kesuksesan ketiga program ini membuat KPK meminta agar Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai narasumber workshop yang akan digelar KPK bersama gubernur dari 17 provinsi.
"Jadi nanti juga ada semacam MoU di mana software Pemprov Jabar akan diberikan pada provinsi-provinsi lain dengan supervisi deputi pencegahan KPK. Sistem tiga program ini akan dihibahkan untuk replikasi," katanya.
Ia mengatakan kepercayaan KPK pada Pemprov Jabar sudah berjalan baik dimana terkait penerapan TPP beberapa eselon II sudah memberikan pelatihan ke sejumlah daerah bersama KPK.
"Nanti akan ada MoU antara pimpinan KPK dan Pak Gubernur Jabar sekarang tim Pemprov dan KPK sedang melakukan finalisasi," kata dia.
Sementara itu, Anggota Tim Deputi Pencegahan KPK Nurul Ihsan Al Huda mengatakan pihaknya berencana menggelar workshop bagi 17 gubernur di Indonesia untuk menerapkan system manajemen tunjangan penghasilan pegawai (TPP), layanan e-Samsat, dan perizinan terpadu milik Pemprov Jabar.
"Mereka akan mereplikasi tiga sistem ini," kata dia.
Ia menuturkan KPK memilih tiga program Pemprov Jabar ini menurutnya tidak tiba-tiba karena sebelumnya sudah melakukan observasi dan juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait tentang penerapan tiga program Jabar ini.
"Dan hasilnya ini oke dan bisa diaplikasikan di daerah, hasil observasi Jabar lebih baik dari provinsi lain yang juga kita observasi," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakanpada workshop nanti 17 provinsi langsung menerapkan ketiga sistem tersebut karena jika harus merancang dari awal biayanya akan tinggi.
"Namun perbaikan layanan juga membutuhkan perbaikan SDM dan regulasi. Setelah diimplementasikan tahun depan kami monitoring agar ini juga dibuat regulasi dan disiapkan SDM-nya. Jadi teknologi ini hanya salah satu upaya memperbaiki sistem," katanya.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
