Dua tahun persembahan pemerintah untuk Papua

Jakarta (ANTARA News) - Menjelang dua tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja beberapa hari sejak Senin (17/10).

Presiden Jokowi menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia pertama yang paling sering menginjakkan kakinya di Bumi Cenderawasih sejak pengambilan sumpah dan pelantikan dirinya sebagai Presiden ke-7 RI untuk periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014.

"Saya akan sering hadir di Papua, minimal setahun tiga kali, coba diingat-ingat, kalau kurang ditegur," kata Presiden Jokowi dalam kunjungan perdananya di Papua sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, pada perayaan Natal Nasional 214 di Stadion Mandala, Jayapura, Papua, pada Sabtu (27/12-2015) malam.

Bagi Jokowi, rakyat Papua tidak hanya membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan, tetapi juga butuh didengar dan diajak bicara.

Itulah sikap dasar Jokowi dalam membicarakan setiap persoalan yang ada di Papua dan membawa dirinya untuk menaruh perhatian besar pada Papua.

Sejak menjadi Presiden, Jokowi pertama kali melakukan kunjungan kerja ke Papua pada 27-29 Desember 2014, kedua pada 8-11 Mei 2015, ketiga ke Papua Barat pada 29 Desember 2015 hingga 1 Januari 2016, keempat pada 29-30 April 2016, dan kelima pada 17-18 Oktober 2016.

Lantaran sering kali melakukan kunjungan kerja ke Papua, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut kunjungan Jokowi ke Papua pada 29 April lalu merupakan pulang kampung ke Papua.

Dalam beberapa kali kunjungan kerja ke provinsi paling timur di Indonesia itu, Presiden Jokowi leluasa bertemu dan bertatap muka langsung dengan rakyat seperti para pedagang di pasar-pasar.

"Beberapa kali Presiden datang ke sini, beliau pede-pede saja. Seperti beberapa waktu lalu ke Mapenduma, Kabupaten Nduga, beliau jalan-jalan ke pasar. Semuanya aman-aman saja. Siapa bilang tidak aman. Kalau masyarakat mengatakan aman, ya aman," ujar Panglima TNI di Timika, Papua pada Jumat (29/4).

Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin (17/10) pun memuji Presiden Jokowi yang sejak dilantik tahun 2014 hingga Oktober 2016 telah empat kali mengunjungi Papua dan sekali ke Papua Barat.

Kunjungan ini penting dan sangat berarti bagi rakyat Papua. Gubernur bangga karena Presiden tidak hanya ke Jayapura, Ibu Kota provinsi Papua, tetapi sudah ke Wamena, Nduga dan daerah lain, yang tidak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya.

Kunjungan Presiden untuk meresmikan enam infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat, menurut Enembe, memperlihatkan bahwa ada perhatian besar bagi Papua dari pemerintah pusat.

Ini menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dari Presiden dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua, karena dalam setiap kunjungannya pasti membawa lokomotif perubahan dan sekaligus memotivasi pemerintah daerah untuk bekerja sungguh-sungguh.

Enam infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat yang diresmikan Presiden adalah PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Orya Genyem (20 MW), PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Prafi Manokwari (3 MW), SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) 70 KV Genyem-Waena-Jayapura (sepanjang 174,6 km sirkit), SUTT 70 KV Holtekam-Jayapura (43,4 KM), Gardu Induk Waena-Sentani 20 MVA, dan GI (Gardu Induk) Jayapura 20 MVA.

Pada hari kedua (18/10), Presiden bertolak ke Kabupaten Yahukimo untuk meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, lalu meresmikan program satu harga BBM di Papua, serta meninjau pesawat BBM Air Tractor AT-802.

Presiden juga mengangkat putra-putri Papua untuk turut serta dalam pemerintahannya seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise yang merupakan perempuan Papua pertama yang menjadi menteri, dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya sebagai Staf Khusus Presiden.

Capaian
Sebagaimana tertuang dalam laporan capaian dua tahun pemerintahan Jokowi-JK yang diterbitkan oleh Kantor Staf Presiden, soal Papua menjadi salah satu bidang dalam Bab III Topik Khusus, selain soal diplomasi internasional, pariwisata, reformasi agraria, poros maritim, amnesti pajak, desa dan kawasan 3T, dan reformasi hukum.

Pemerintah melakukan pendekatan komprehensif untuk Papua. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua akan tercapai bila terdapat keseimbangan dalam pembangunan, antara proyek-proyek fisik dengan pendekatan kemanusiaan.

Pemerintah memberikan anggaran daerah tahun ini untuk Papua sebesar Rp43,6 triliun atau naik 15 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Papua Barat sebesar Rp16,5 triliun atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pun naik dari 56,75 pada tahun 2014 menjadi 57,25 pada tahun 2015.

Untuk bidang infrastruktur, pemerintah telah membangun 22 pasar "mama-mama", membangun jalan baru di Papua dan Papua Barat sepanjang 4.480,05 kilometer, membangun tiga terminal bandara, dan pengadaan tiga kapal feri baru.

Perkembangan infrastruktur tersebut juga untuk menyatukan Papua, termasuk untuk menghilangkan perbedaan harga barang yang mencolok dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Pemerintah membangun dan membenahi Pelabuhan dan Bandara Sorong, Bandara Werur, Pelabuhan Depapre, Lantamal XIV Sorong, Bandara Wamena, Pelabuhan Perikanan Merauke, infrastruktur perbatasan, dan Jembatan Holtekamp.

Untuk sektor pendidikan, pemerintah telah memberikan kepada 358.617 orang penerima Kartu Indonesia Pintar, membangun 10 sekolah baru berpola asrama (boarding school), membangun 25 sekolah di garis depan perbatasan.

Selain itu, memberikan bantuan ruang kelas baru bagi 33 sekolah, memberikan 500 beasiswa afirmasi pendidikan menengah, membangun 45 perpustakaan dan pusat sumber belajar, menyediakan 646 guru garis depan di perbatasan, memberikan bantuan program peningkatan karir bagi 40.166 guru, mengikutsertakan 141 guru dalam program pertukaran kepala sekolah, dan memberikan bantuan program kualifikasi S1 dan S2 kepada 336 guru.

Sementara untuk sektor kesehatan, pemerintah telah memberikan jaminan kesehatan bagi 3.600.162 jiwa penerima Kartu Indonesia Sehat, memberikan 26 program nusantara sehat di Papua dan Papua Barat, dan menurunkan angka pengidap penyakit malaria sebanyak 2.744 jiwa.

Pertama kali dalam sejarah Indonesia, pemerintah juga memberikan pengakuan hak komunal sembilan daerah masyarakat adat Papua sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat adat. Pemerintah memberikan sertifikat tanah komunal adat kepada masyarakat adat di Papua dan Papua Barat.

Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas melalui pertanian dan perdagangan di Papua dan Papua Barat.

Dalam pembangunan pasar mama-mama di Papua dan Papua Barat, misalnya, pemerintah melakukan peningkatan menjadi 25 unit pasar untuk tahun 2015 hingga 2016, dari sebelumnya berjumlah tiga pasar pada tahun 2013-2014.

Pembangunan pasar melibatkan mama-mama Papua yang tidak hanya menjadi ibu dari anak-anak asli Papua, namun juga merupakan tulang punggung perekonomian keluarga yang secara tidak langsung menjadi penggerak perekonomian di Papua.

Selain itu, melakukan penurunan harga bahan bakar minyak di wilayah pegunungan, yang dimulai dari Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mamberamo, dan Kabupaten Nduga.

Kebijakan Presiden Jokowi menetapkan kebijakan satu harga ("one price policy") yang berlaku di seluruh Indonesia termasuk Papua dan Papua Barat, berhasil mendorong pembukaan agen penyaluran minyak dan solar (APMS) serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang telah menurunkan harga bensin dan solar menjadi sama dengan daerah lain di Indonesia.

Perhatian Presiden Jokowi terhadap pembangunan Papua bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah bahwa dalam diri Jokowi memiliki kedekatan khusus terhadap Papua.

"Istri saya ini namanya Iriana. Asal katanya dari Irian, Papua. Kenapa? Kakeknya menjadi guru di Papua selama bertahun-tahun. Jadi saya dan istri saya ini dekat dengan Papua, tidak bisa dipisahkan," kata Jokowi ketika bersama istrinya, berkampanye menjelang Pilpres 2014 saat mengunjungi Kampung Yoka, sekitar Danau Sentani, Papua pada 5 Juni 2014.