DPR: atensi pemerintah dalam bidang pertahanan baik

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai atensi atau perhatian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap bidang pertahanan sangat baik dalam dua tahun ini, misalnya dibuktikan dengan komitmen membangun industri pertahanan dalam negeri.

"Atensi pemerintah sudah bagus, program-program pertahanan misalnya pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) berjalan bahkan lebih banyak titik beratkan pada produk dalam negeri misalnya pembatalan pembelian pesawat asal Italia," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, daerah perbatasan yang merupakan titik sentral pertahanan Indonesia, mendapatkan perhatian dan ditangani lebih serius oleh pemerintah.

Hal itu, menurut dia, dapat terlihat dengan pendekatan yang digunakan yaitu tidak hanya menggunakan pendekatan pertahanan namun juga kesejahteraan.

"Misalnya pembuatan jalan, dihidupkan pertanian dan pendidikan bahkan TVRI dan RRI masuk ke daerah perbatasan," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai capaian pemerintah di bidang pertahanan sudah positif meskipun ada penghematan anggaran di Kementerian Pertahanan/TNI.

Dia menegaskan, pemerintah sudah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran Kemhan/TNI sebesar 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu bisa mencapai Rp180 triliun-Rp200 triliun.

"Menkeu dalam rapat dengan Komisi I DPR menyepakati kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia 5-6 persen maka akan alokasikan anggaran untuk Kemhan/TNI sebesar 1,5 persen dari PDB berarti Rp180 triliun-Rp200 triliun, itu lonjakan yang signifikan," katanya.

Dia mengatakan, anggaran Kemhan/TNI memang menurun di tahun 2015 yaitu mendapat anggaran Rp102 triliun dengan alokasi untuk alutsista sekitar Rp40 triliun.

Sementara itu menurut dia, pada tahun 2016 pagu anggaran Kemhan/TNI Rp95 triliun namun ada penambahan anggaran senilai Rp37 triliun.

"Anggaran yang turun di tahun 2015 namun 2016 naik, anggaran Kemhan/TNI dikurangi sedikit," katanya.

Lalu untuk tahun anggaran 2017, pemerintah mengajukan anggaran untuk Kemhan/TNI sekitar Rp104 triliun-Rp107 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan 2016.

Pengajuan ini ditolak DPR khususnya di Komisi I DPR karena berpatokan janji pemerintah yang akan mengusahakan anggaran Kemhan-TNI sebesar 1,5 persen dari PDB.

Padahal kalau 1,5 persen dari PDB, anggarannya sekitar Rp180 triliun - Rp200 triliun, yang alokasinya sudah dibicarakan yaitu 40 persen untuk belanja rutin, 20 persen lebih sedikit untuk belanja barang dan sisanya belanja modal.