Washington (ANTARA News) - Pemerintah Presiden George W. Bush sedang menyelidiki keluhan satu kelompok pengawas bahwa lebih dari 5 juta surat elektronik (e-mail) Gedung Putih hilang dari 2003 sampai 2005. Klaim dari Citizens for Responsibility and Ethics, kelompok pengawas yang condong ke kiri di Washington, dikeluarkan saat anggota partai Demokrat di Kongres menyelidiki tindakan pemerintah memecat delapan jaksa, yang mereka tuduh campur-tangan politik dalam bidang kehakiman. Seorang pejabat pemerintah tak menemukan bukti bahwa semua e-mail dimusnahkan secara sengaja, kata wanita jurubicara Gedung Putih Dana Perino, Jumat, seperti dilansir DPA. Tetapi ia tak mengesampingkan jutaan e-mail tak dihitung. "Saya tak membuat kesimpulan pada tahap ini. Kami sedang memeriksanya," katanya pada suatu taklimat. Surat elektronik tersebut "mungkin terselip, atau hilang selamanya secara tak sengaja" dan para pejabat di Gedung Putih sedang menyelidiki berbagai kemungkinan untuk menemukannya, kata wanita jurubicara itu. Laporan kelompok pengamat yang berpusat di Washington tersebut, yang mengutip keterangan beberapa sumber yang tak disebutkan jatidirinya, menyatakan Gedung Putih telah mendapati bahwa catatan selama ratusan hari jalur e-mail hilang dari Maret 2003 sampai Oktober 2005. Dalam rangkaian penyelidikan lain, kepala komite pengawas pemerintah di Majelis Permusyawaratan Rakyat AS pekan ini menyatakan beberapa catatan surat elektronik Partai Republik yang digunakan oleh pembantu Gedung Putih hilang. Henry Waxman, anggota Demokrat dari Kalifornia, mengatakan e-mail yang dimaksud dan melibatkan penasehat senior bidang politik Presiden Bush, Karl Rove, mungkin hilang. Gedung Putih telah membantah tuduhan bahwa para pejabat pemerintah secara sengaja menggunakan catatan e-mail luar untuk mengesampingkan ketentuan resmi untuk menyimpan catatan kegiatan resmi pemerintah. Anggota partai Demokrat menuduh pemerintah Bush secara tak seharusnya mencampuri urusan departemen kehakiman ketika pemerintah memecat beberapa jaksa tahun lalu. Bush telah membantah bahwa pemerintah melakukan kekeliruan, dan berkeras jaksa federal tersebut dipecat karena berpenampilan buruk. Jaksa Agung Alberto Gonzales, pejabat tinggi kehakiman AS, telah menghadapi seruan agar mundur setelah memberi keterangan yang berubah mengenai perannya dalam pemecatan tersebut dan karena departemennya secara tak layak menangani permintaan informasi dari Kongres. Dua pembantu Departemen Kehakiman telah meletakkan jabatan sehubungan dengan skandal itu sejak pertengahan Maret.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007