New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memutuskan mengirimkan utusan ke Kosovo akhir April sebelum mereka memutuskan mengenai masa depan provinsi itu, kata presiden dewan itu hari Kamis. Perjalanan utusan itu melibatkan dutabesar atau wakilnya dari 15 negara anggota Dewan Keamanan sebelum badan itu mempertimbangkan resolusi mengenai rencana yang diajukan penengah PBB, Martti Ahtisaari, yang bulan lalu diusulkan mengawasi kemerdekaan bagi Kosovo, perselisihan utama terakhir Yugoslavia pasca-pecah. Dutabesar Inggris, Emyr Jones Parry, presiden dewan itu saat ini, berkata kepada wartawan setelah konsultasi dewan tersebut bahwa misi itu berangkat ke Kosovo pada akhir pekan terakhir bulan Apri, yang dipimpin dutabesar Belgia untuk PBB, Johan Verbeke. Kosovo berada di bawah pengawasan PBB sejak 1999, ketika persekutuan pertahanan Atlantik utara NATO pemboman untuk menghentikan pasukan Serbia mengusir suku Albania, yang merupakan 90 persen penduduk Kosovo. Serbia, didukung Rusia, menentang kemerdekaan Kosovo dan mengatakan itu akan melanggar peraturan PBB tentang kedaulatan negara. Menurut rencana, Ahtisaari akan memberikan kemerdekaan bagi suku besar Albania, namun menyediakan pengawasan Uni Eropa, polisi UE bersama dengan 16.500 pasukan perdamaian NATO dan pemerintahan mandiri bagi 100 ribu warga Serbia tersisa, demikian Reuters. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
