Anggota DPR: jadikan perubahan iklim isu sentral

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin menginginkan pemerintah bisa menjadikan perubahan iklim sebagai isu sentral mengingat Indonesia menjadi perhatian dunia atas komitmennya mengurangi 29 persen emisi karbon hingga 2030.

"Persoalan pengurangan emisi karbon ini merupakan harapan semua bangsa terhadap Indonesia agar mampu untuk mencapainya," katanya dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Menurut Akmal, perhatian yang besar dari dunia internasional itu merupakan hal yang wajar mengingat luasan hutan RI termasuk kategori 10 terluas secara global.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, Indonesia memiliki hutan tropis ketiga terbesar di dunia. Sedangkan secara luas, Indonesia menempati peringkat delapan hutan terluas, setelah Rusia, Brasil, Kanada, Amerika Serikat, China, Australia, dan Republik Demokratik Kongo.

"Namun yang menjadi kekhawatiran adalah kecepatan penyusutan luasan hutan di negara ini sangat pesat sehingga perlu peningkatan kewaspadaan oleh semua pihak terutama pemerintah," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengemukakan bahwa kerusakan hutan di berbagai dunia termasuk Indonesia telah berpengaruh signifikan terhadap perubahan iklim.

Untuk itu, ujar dia, sangat mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk lebih serius menjadikan isu perubahan iklim ini menjadi perhatian prioritas.

"Hal itu karena berdasarkan hasil dari banyak riset, dikemukakan bahwa penurunan produksi pangan tingkat dunia akibat kemampuan adaptasi tanaman pangan dari spesies rerumputan termasuk padi, tidak dapat mengimbangi kecepatan perubahan iklim. Ketika produksi pangan ini terganggu, maka masalah serius terhadap kelangsungan umat manusia menjadi terancam," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyiapkan dan mengembangkan berbagai paket inovasi teknologi seperti Kalender Tanam Terpadu untuk tanaman pangan dalam menghadapi perubahan iklim agar tak mengganggu swasembada pangan.

"Kalau tidak ada langkah strategis untuk antisipasi perubahan iklim, maka upaya untuk tercapainya swasembada pangan menjadi terkendala," kata Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Mukti Sardjono dalam seminar "Sosialisasi Penanganan Dampak Pemanasan Global dan Perubahan Iklim" di Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/9).