Yogyakarta (ANTARA News) - Rapat Konsultasi Nasional (Rakonas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 12 hingga 16 April 2007 tidak mengagendakan pembahasan isu pergantian anggota kabinet (reshuffle). "Secara khusus tidak agendakan soal reshuffle kabinet, tapi kalau nanti berkembang usulan dari peserta tentu akan dibahas," kata Ketua DPP Partai Golkar, Syamsul Muarif, di Yogyakarta, Jumat malam. Menurut Syamsul, Rakonas itu merupakan pertemuan informal dan bukan forum untuk mengambil keputusan. Dijelaskannya pula bahwa dalam AD/ART Partai Golkar terdapat forum resmi seperti Munas, Rapimnas ataupun munaslub dan sebagainya. Namun, pertemuan formal tersebut sangat terbatas waktunya yang hanya dimungkinkan setahun sekali. "Sehingga, hal itu dirasakan tidak cukup untuk bicarakan masalah-masalah di lingkungan partai," kata Ketua DPP Partai Golkar, Andi Mattalata. Dalam rapat konsultasi nasional kali ini, tambah Andi, diagendakan tiga hal, yakni konsolidasi partai, pandangan partai Golkar atas amendeman paket UU Politik dan mendengarkan perkembangan dari daerah-daerah yang telah melaksanakan pilkada maupun yang belum. "Masalah-masalah spesifik, seperti kasus kader Golkar tersangkut kasus hukum di Kaltim, Syaukani HR, serta Ali Mazi, dan mungkin banyak lagi di daerah-daerah lain, bagaimana Golkar nanti dan sebagainya," kata Andi. Hal-hal tersebut, tambah Andi, akan dilakukan pembahasan dan kemungkinan adanya rekomendasi, namun tidak untuk mengambil keputusan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
