Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang menginisiasi berdirinya madrasah anti korupsi untuk menyegarkan pikiran para penegak hukum yang terbiasa menangani kasus korupsi.

Menurut Hidayat, pihak yang berwenang harus selalu dipantau dan disegarkan pikirannya agar profesinya tidak dimanfaatkan para koruptor untuk berlindung.

"Penegak hukum juga perlu dikawal agar mereka senantiasa mampu menciptakan keadilan. Bukan malah lesu karena terlalu banyak menangani kejahatan, termasuk korupsi", kata Hidayat Nur Wahid saat menerima kunjungan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Ruang kerja Ketua MPR, Jakarta, Kamis.

Hidayat kemudian memberikan contoh sejumlah kasus korupsi yang belum terselesaikan antara lain kasus BLBI, dugaan penerimaan kompensasi reklamasi sebesar Rp 1,7 triliun, hingga kasus pembelian tanah Sumber Waras.

Pada kesempatan itu delegasi PP Pemuda Muhammadiyah yang dipimpin Bendahara Umum Abdul Rahman Syahputra Batubara juga mengundang Hidayat Nur Wahid untuk menghadiri acara Pra-Tanwir Pemuda Muhammadiyah yang akan digelar pada akhir November.   

Hidayat menjawab undangan itu dengan menyatakan bersedia hadir dan menjadi pembicara pada acara pra tanwir dengan tema Etika dan Komunikasi kepemimpinan nasional.

"Tema itu menarik dan sesuai dengan era kekinian. Sewajarnya semua pemimpin memiliki etika, seperti yang ditunjukkan para pemimpin masa lalu. Mereka berdiskusi dan berdebat tapi tetap dalam koridor bahasa yang santun. Tidak kasar, apalagi sampai mengeluarkan isi kebun binatang", pungkas Hidayat Nur Wahid.

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016