BKPM: investasi sektor pariwisata perlu ditingkatkan

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Pusat Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menilai bahwa investasi pada sektor pariwisata di Indonesia perlu ditingkatkan, dan juga perlu adanya pemerataan investasi sektor tersebut tidak hanya terkonsentrasi di Bali dan Jakarta.

"Mengenai investasi di sektor pariwisata, angkanya sementara ini masih belum begitu menonjol. Itu merupakan masalah dan tantangannya. Tantangan lainnya adalah investasi yang tidak merata," kata Thomas dalam jumpa pers Trade, Tourism, and Investment Forum pada pameran dagang Trade Expo Indonesia 2016, di Jakarta, Kamis.

Thomas yang kerap disapa Tom tersebut mengatakan bahwa investasi sektor pariwisata seperti hotel dan resort saat ini masih terkonsentrasi di Bali dan Jakarta. Oleh karena itu, perlu adanya diversifikasi atau pembagian yang merata terkait dengan wilayah-wilayah potensial yang memerlukan investasi.

"Sekarang kita harus mulai diverifikasi atau pemerataannya di luar Bali dan Jakarta, kita sudah mengumumkan ada "10 Bali Baru". Memang, untuk mencapai target dalam waktu lima hingga tujuh tahun kedepan memerlukan investasi dari sektor swasta mencapai puluhan triliun rupiah," kata Tom.

Sepuluh Bali Baru tersebut merupakan destinasi wisata yang menjadi prioritas pemerintah. Sepuluh destinasi tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten dan Kepulauan Seribu DKI Jakarta.

Selain itu, Candi Borobudur Jawa Tengah, Gunung Bromo Jawa Timur, Mandalika lombok, Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur, Taman nasional Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan Morotai Maluku Utara.

Menurut Tom, potensi dari sektor wisata sangat besar, terlebih dalam sektor tersebut juga membuka ribuan lapangan kerja. Ia menambahkan, untuk mendorong adanya peningkatan investasi sektor pariwisata di Indonesia perlu adanya perhatian terhadap hal-hal mendasar seperti fasilitas umum dan pembagian investasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Tanggung jawab pemerintah, lanjut Tom, merupakan investasi infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan bandara, serta infrastruktur pendukung lainnya. Sementara untuk swasta, nantinya masuk pada sektor perhotelan dan lainnya.

"Untuk menggenjot pariwisata, kita tidak membicarakan angka yang raksasa. Akan tetapi kita harus perhatikan yang mendasar, seperti kebersihan, kelancaran, kenyamanan, keamanan. Dan memang fokusnya adalah di implementasi. Sarana mendasar itu harus bersih, dan harus konsisten," tutur Tom.

Tom menjelaskan, saat ini memang belum ada insentif yang akan diberikan oleh pemerintah bagi investor yang akan berinvestasi pada sektor pariwisata. Hal yang perlu dilakukan saat ini adalah mempersiapkan dan membenahi hal-hal mendasar untuk kenyamanan para wisatawan.

"Kita harus perbaiki yang mendasar dahulu, jika yang mendasar saja tidak bisa dibenahi, tidak ada gunanya juga kita berikan insentif," kata Tom.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman, mengatakan bahwa berdasarkan pantauan, memang saat ada kecenderungan nilai investasi sektor pariwisata mengalami kenaikan.

"Dapat kami sampaikan kecenderungan (investasi) naik, namun, jika kenaikan investasi ingin dipercepat maka perlu ada intervensi, salah satunya melalu promosi investasi," kata Dadang.

Dalam program kedepan, Kementerian Pariwisata akan mengubah skema promosi dan tidak lagi mempromosikan destinasi wisata saja, akan tetapi termasuk dengan potensi investasi pariwisata di Indonesia, dengan menggandeng Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).