Pemerintah sangat serius siapkan Asian Games

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan pemerintah Indonesia sangat serius mempersiapkan Asian Games 2018 yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang.

Ketika meninjau persiapan infrastruktur beberapa area penyelenggaraan di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, Imam mengatakan pemerintah memastikan sampai hal-hal kecil agar kegiatan berlangsung baik.

"Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satuan Tugas Infrastruktur Asian Games 2018 bersama dengan Panitia Pelaksana Asian Games (Inasgoc) terus berupaya untuk mempercepat renovasi lokasi," ujar Imam.

Dia melanjutkan, pemerintah berkomitmen mengawal persiapan Asian Games 2018 yang seluruh renovasi venue-nya ditargetkan selesai pada September sampai November 2017.

Pemerintah tidak ingin ada kendala teknis yang terjadi selama persiapan dilakukan. "Jadi kami ingin koordinasi semua pihak yang terlibat terjalin dengan baik," tutur Imam.

Terkait renovasi, Ketua Satgas Infrastruktur Asian Games 2018 Imam Santoso Ernawi mengatakan salah satu target yang akan dicapai pada 2016 adalah 20 persen bagian dari Stadion Utama GBK.

"Sampai awal Oktober ini baru dua sampai tiga persen. Namun kami yakin bisa sampai 20 persen di akhir tahun," kata Imam sembari menyatakan belum ada kendala berarti untuk renovasi bagi Asian Games 2017.

Sebelumnya, Komisi X DPR RI meminta Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia menyusun administrasi Asian Games 2018 yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak meninggalkan jejak persoalan hukum.

"Hampir seluruh penyelenggaraan kegiatan olahraga meninggalkan persoalan hukum. Kami tidak ingin Asian Games yang melibatkan lebih dari 40 negara Asia juga menimbulkan masalah hukum," kata Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya.

Inasgoc telah menyusun anggaran Asian Games 2018 dengan jumlah dana dibutuhkan Rp8,654 triliun.

Presiden Inasgoc sekaligus Ketua KOI Erick Thohir menyatakan dari total dana itu, Rp6,154 triliun berasal dari APBN dan sisanya dari swasta.