MUI dukung pemberantasan pungutan liar

....Tangkap dan langsung pecat pegawai yang melakukan pungli."

Jakarta (ANTARA News) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap upaya pemerintah memulai operasi pemberantasan pungutan liar (pungli) tidak hanya berlangsung sesaat.

"Tentu kami dukung upaya pemerintah memberantas pungli. Tetapi jangan hanya sesaat setelah itu hilang lagi," kata Ketua MUI Pusat, Maruf Amin, ditemui di Gedung MUI, Jakarta, Rabu.

Dia beranggapan keberhasilan pemberantasan pungli, atau pengenaan biaya non-resmi yang tidak seharusnya diberlakukan, akan berdampak pada pelayanan masyarakat yang lebih optimal.

Maruf juga mengatakan bahwa keberadaan pungutan liar memberikan beban tambahan yang semestinya tidak ada bagi masyarakat.

"Bagi pegawai yang melakukan pungli tentu moralitas dan akhlaknya menjadi tidak bagus karena apa-apa harus dibayar," ucap Maruf.

Pemerintah menginisiasi operasi pemberantasan pungutan liar setelah Kepolisian Negara RI melakukan operasi tangkap tangan dugaan pungli yang melibatkan pegawai Kementerian Perhubungan.

Presiden Joko Widodo memperingatkan seluruh kementerian dan instansi agar menghentikan segala bentuk pungutan liar, terutama yang berkaitan pelayanan kepada masyarakat.

"Stop yang namanya pungutan liar, terutama kepada yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Tangkap dan langsung pecat pegawai yang melakukan pungli," kata Presiden Joko Widodo kepada pers di Jakarta, Selasa (11/10), usai melakukan kunjungan mendadak ke Kemenhub, terkait kasus tangkap tangan dugaan pungutan liar perizinan di kementerian tersebut.

Presiden mengatakan, pemerintah akan terus melakukan penertiban dan penangkapan kepada semua pihak yang melakukan pungli kepada masyarakat.

"Sekali lagi saya tegaskan stop yang namanya pungutan liar dan saat ini sudah ada yang namanya operasi pemberantasan pungli," tegas Presiden.