Anggota DPR dorong penyelesaian masalah hulu sektor perikanan

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daniel Johan mendorong agar masalah hulu sektor perikanan diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan pasar.

"Masalah perikanan kita itu ada di sektor hulu seperti kurangnya produksi perikanan, bukan di sketor hilir," ujar Daniel di Jakarta, Selasa.

Untuk itu yang perlu dilakukan adalah peningkatan jumlah kapal hingga pembenahan infrastruktur di pelabuhan.

Menurut dia, solusi yang ditawarkan oleh Perum Perikanan Indonesia (Perindo) untuk membangun pasar setinggi 20 lantai bukanlah langkah konkrit.

"Karena masalah kita itu ada di sektor hulu bukan hilir."

Menurut politikus PKB itu, kalau hanya untuk membangun pasar ikan modern 20 lantai adalah langkah mubazir karena wilayah yang akan dibangun pasar ikan tersebut merupakan lahan bisnis.

Dia menambahkan, jangan sampai pembangunan pasar modern tersebut hanya untuk mengalihkan dana Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang diperuntukkan bagi pembangunan UPT, tapi kemudian mangkrak.

"Kami tidak akan menyetujui usulan dana Rp250 miliar untuk pembangunan pasar modern tersebut sebelum jelas duduk persoalannya. Jangan sampai Perindo yang kelola karena BUMN ini bukan fokus mencari keuntungan. Komisi IV juga tidak pernah berpikir BUMN harus untung tapi mengorbankan banyak pihak seperti nelayan," papar dia.

Anggota Komisi IV DPR, Ono Surono, mempertanyakan Perindo tetap memberlakukan kenaikan sewa lahan sebesar 450 persen.

Ketua Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru, Tachmid Widiasto Pusoro mengatakan pihaknya bukan menolak untuk penataan namun, mereka hanya minta diberikan kepastian setelah ditata status pengusaha lama bagaimana.

Tachmid juga meminta agar sewa lahan tidak dinaikkan karena akan menghambat daya saing nelayan dengan nelayan asing.

"Bagaimana kami bisa bersaing dengan negara lain kalau iklim berinvestasi di Indonesia seperti ini," keluh Tachmid.