Ketua MPR yakin Indonesia segera menjadi negara maju

Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia akan melesat menjadi negara maju karena memiliki banyak sumber daya sosial yang berkualitas dari seluruh elemen masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, LDII dan lainnya.

Pada Focus Grup Discusion "Menuju Negara Maritim dalam Perspektif 4 Konsensus Nasional" di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Jakarta, Selasa, Zulkifli menjelaskan, untuk maju, Indonesia harus memiliki sistem pembangunan nasional yang terarah, fokus dan mengedepankan prinsip keberlangsungan haluan negara.

Haluan negara akan membuat Indonesia memiliki rancangan pembangunan secara nasional dan jangka panjang, selain memastikan para kepala daerah tidak lagi memiliki visi sendiri-sendiri tapi satu visi dan misi secara nasional.

"Kami harap seluruh elemen masyarakat Indonesia mendukung munculnya sistem haluan negara," kata Zulkifli.

Zulkifli juga mengatakan Indonesia beruntung memiliki empat konsensus berbangsa dan bernegara antara lain Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tungga Ika, yang dalam sosialisasi MPR disebut Sosialisasi Empat Pilar.

Menurut Ketua Umum PAN itu para pejuang kemerdekaan Indonesia sudah melewati proses pemikiran panjang saat meletakkan Pancasila sebagai dasar dan nilai yang sangat sesuai dengan karakteristik Indonesia.

Namun ia menyayangkan jika empat konsesus dasar ini hanya dihafal tanpa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ia menginginkan setiap elemen bangsa harus kembali kepada Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa yang diamalkan dengan pemahaman dan pelaksanaan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya soal pemahaman dan pelaksanaan sila keempat yang seharusnya lebih mementingkan musyawarah mufakat.

Namun saat ini banyak sekali musyawarah mufakat yang hilang digantikan dengan upaya-upaya meraih kemenangan dengan segala cara.

"Contoh yang paling hangat adalah Prapilkada Serentak 2017. Euforia kebebasan Pilkada banyak menimbulkan potensi konflik jika isu-isu sensitif SARA dibawa ke ranah Pilkada. Gesekan horizontal akan mudah terjadi. Kami berharap Pilkada tidak menyinggung area sensitif SARA agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga," pungkas Zulkifli.