BI optimalkan peran sentral capai pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA News) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan mengoptimalkan peran sebagai bank sentral untuk sistem pembayaran, moneter dan makroprudensial guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

"Untuk 2016, perekonomian Indonesia diprakirakan tumbuh 5,2-5,6 persen dan terus berada dalam tren yang meningkat dalam jangka menengah sehingga BI akan terus memainkan peran sentral dalam sistem pembayaran, moneter dan makroprudensial guna mencapai target pertumbuhan ekonomi," katanya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hal itu ketika menjadi pembicara utama dalam Temu Wartawan Daerah yang digelar BI di Hotel Grand Mercure, Jakarta.

Pada sistem pembayaran BI berperan menentukan berapa jumlah dan nilai rupiah yang dipesan oleh BI untuk kemudian dicetak oleh Peruri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan BPK.

Lalu mendistribusikan uang yang telah dicetak untuk kepentingan transaksi melalui lembaga keuangan bank dan non bank ada di pusat hingga ke pelosok Tanah Air sesuai kebutuhan.

Peran ini katanya harus dimainkan dengan baik, sehingga nilai tukar rupiah stabil dan berkualitas di aras pasar lokal, nasional hingga global atau internasional.

Terkait dengan kebijakan moneter, lanjutnya, tugas BI adalah menjaga jangan sampai terjadi inflasi terlalu tinggi, sehingga selain Badan Pusat Statistik melakukan survei terhadap komoditas untuk mengetahui tingkat perkembangan harga, BI juga melakukan survei yang sama.

"Terdapat sekitar 800 jenis barang yang disurvei tiap bulan untuk mengetahui perkembangan harga, kebutuhan konsumen serta daya beli masyarakat apakah berdamak inflasi atau deflasi," katanya.

Untuk itu ketersediaan bahan pangan, distribusi lancar dan pada waktu yang tepat (bukan hari raya, cuaca buruk dan daya jangkau) ikut menjadi pertimbangan BI dalam mengendalikan inflasi.

Ia menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo meminta kabupaten/kota yang belum mempunyai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera membentuknya karena penting untuk memantau dan mengendalikan laju inflasi di daerah.

"Ada beberapa kabupaten/kota yang belum memiliki, ini segera dibentuk sebab sekalipun pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kalau inflasi lebih tinggi tidak ada artinya.

"Pertumbuhan ekonomi penting, tapi inflasi juga sangat penting. Dan saya sangat senang setiap tahun ada kesadaran kita semua bahwa inflasi harus dikendalikan," ujarnya.

Ia mengatakan para kepala daerah menjaga tingkat inflasi sehingga target plus minus 3,5 persen pada tahun ini tercapai dan diharapkan turun hingga dibawah dua persen.

"Kalau bapak ibu gubernur, bupati wali kota bisa melakukan ini (bisa ditekan dibawah 2 persen, terus pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen) rakyat punya uang dan belanja mudah. Inilah pekerjaan besar yang harus kita lakukan," tutur Presiden.

Peran makroprudensial diantaranya sejak 2006 hingga sekarang Bank Indonesia terus mengembangkan 158 klaster UMKM dalam rangka penguatan ketahanan pangan di Indonesia dan kebijakan uang muka untuk kredit rumah.

"Klaster yang kita bentuk dari sekelompok UMKM yang beroperasi pada sektor/subsektor yang sama atau merupakan konsentrasi perusahaan yang saling berhubungan dari hulu ke hilir.

Dilihat dari komoditas dari klaster yang ada sudah 15 jenis yang tersebar di 45 perwakilan Bank Indonesia daerah yang tidak terlepas untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga inflasi.

"Dengan klaster ini juga untuk menjadi contoh kepada masyarakat sekitar dari jenis komoditas apa yang dikembangkan yang bisa menekan inflasi, tuturnya.

Ke depan katanya ada tiga pendekatan akan dilakukan untuk penguatan manfaat klaster agar bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan peningkatan inflasi.