"Kedaan darurat diberlakukan setelah diskusi komprehensif oleh Dewan Menteri mengenai jatuhnya korban jiwa dan kerusakan properti yang terjadi di negara ini," kata Perdana Menteri Hailemariam Desalegn.
Pengumuman itu menujukkan pengerasan sikap pemerintah setelah aksi protes selama berbulan-bulan di berbagai belahan di Ethiopia.
Protes tersebut disambut dengan respons keamanan yang tegas yang menewaskan ratusan orang, menurut kelompok hak asasi manusia.
"Kami mengutamakan keselamatan warga kami. Selain itu, kami ingin mengakhiri kerusakan yang menargetkan proyek infrastruktur, pusat kesehatan, gedung pemerintahan dan keadilan," kata Hailemariam di radio pemerintah, menambahkan status keadaan darurat diterapkan mulai 8 Oktober.
Ethiopia menghadapi protes antipemerintah terbesar dalam satu dekade, dari mayoritas kelompok etnis Oromo dan Amhara yang merasa terpinggirkan oleh pemerintah yang dipimpin minoritas.
Akses Internet dibatasi dalam beberapa hari terakhir untuk mencegah pengunjuk rasa merencanakan demonstrasi, demikian dikutip dari laporan AFP.
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
