Canberra (ANTARA News) - Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah (pemda) masih menjadi kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah, padahal hal itu menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, kata Ketua BPK Anwar Nasution. "Tetapi kelemahan dalam kapasitas kelembagaan itu juga masih terdapat di pemerintah pusat, seperti kelemahan di biro keuangan dan inspektor jenderal, karena tidak semua memahami pembukuan yang benar," kata Anwar kepada ANTARA, seusai berbicara di depan dosen dan mahasiswa Sekolah Riset Studi-Studi Asia dan Pasifik (RSPAS) Universitas Nasional Australia (ANU), di Canberra, Jumat. Penguatan kapasitas kelembagaan itu mutlak terus dilakukan untuk membantu pemda mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah, katanya. "Untuk memperbaiki kapasitas kelembagaan itu, BPK mengundang orang-orang dari Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri. Kita sarankan kepada pemda-pemda untuk menggunakan lulusan diploma tiga bidang akuntansi dari universitas di daerah masing-masing, karena mereka memahami pembukuan yang benar," katanya. Menurut Anwar Nasution yang berbicara di depan forum diskusi yang dimoderatori Kepala Divisi Ekonomi-Proyek Indonesia RSPAS ANU, Dr.Chris Manning, kapasitas kelembagaan di sekitar 440 kabupaten dan kota masih sangat lemah. Akibatnya, pemda tidak mungkin dipaksa untuk bersaing dalam menarik investasi seperti yang dilakukan pemda-pemda di China. "Di China, pemda-pemda saling bersaing untuk menarik investasi langsung asing. Kalau di Indonesia, pemda-pemda kita bersaing untuk mencari pendapatan dari pajak," katanya. Anwar Nasution berada di Canberra sejak 11 April hingga Sabtu (15/4) untuk menghadiri pertemuan para akuntan publik dari BPK Australia, baik di tingkat pemerintah federal maupun negara bagian, serta bertemu pejabat terkait pemerintah dan anggota parlemen Australia. (*)

Copyright © ANTARA 2007