Kapolda Papua mediasi manajemen Freeport-pekerja tambang

Timika (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw bersama jajaran Pemkab dan DPRD Mimika memediasi pertemuan antara manajemen PT Freeport Indonesia dengan pihak pekerja tambang Grasberg guna mencari solusi terkait masalah pemogokan pekerja yang telah berlangsung selama delapan hari sejak 28 September 2016.

Pertemuan mediasi tersebut berlangsung di Rimba Papua Hotel Timika sejak Kamis (6/10) malam hingga Jumat malam ini.

"Pada Rabu malam kami mendapatkan masukan dari manajemen PT Freeport terkait dengan apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi pekerja. Hari ini dari pagi sampai petang, kami lakukan pertemuan dengan koordinator pekerja tambang Grasberg Operation dan pengurus SPSI PT Freeport. Kami akan melakukan pertemuan lagi dengan melibatkan dua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik," jelas Paulus Waterpauw di Timika, Jumat.

Kapolda mengatakan ada empat tuntutan utama pekerja tambang Grasberg yang menjadi dasar di balik aksi mogok kerja di tempat yang mereka lakukan selama lebih dari satu pekan tersebut.

Empat tuntutan itu yakni kesetaraan pemberian bonus dengan pekerja tambang bawah tanah (underground mining department) dan pekerja geotek, dipermanenkannya pekerja kontrak dari perusahaan penyalur tenaga kerja PT Buma Intinaker dan Trakindo Rental menjadi karyawan tetap PT Freeport Indonesia serta memperhatikan aspek promosi jabatan bagi para pekerja.

"Beberapa staf manajemen yang dianggap kurang aspiratif, pekerja meminta untuk ditinjau kembali," jelasnya.

Pertemuan mediasi antara manajemen PT Freeport dengan pihak pekerja tambang Grasberg tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang dan Ketua DPRD Mimika Elminus Mom.

Kapolda Papua berharap persoalan tersebut bisa segera diselesaikan agar operasi tambang Grasberg bisa kembali normal secepatnya.

"Kami melihat persoalan-persoalan yang ada ini lebih banyak pada internal manajemen. Namun karena masalah ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga tugas kami bersama Pemda dan DPRD Mimika untuk memediasi, memfasilitasi sekaligus komunikator. Selama ini pekerja mengharapkan ada pihak yang bisa menjadi mediator. Kita semua serius untuk mendorong mereka bisa membuka kembali komunikasi sehingga ada keputusan yang cepat agar pekerja bisa bekerja kembali," harap Paulus Waterpauw.

Menyangkut situasi keamanan di area pertambangan Freeport di Tembagapura, Mimika, Kapolda Papua mengatakan masih kondusif.

Guna mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diharapkan di kawasan pertambangan PT Freeport, Polres Mimika telah memberangkatkan pasukan cadangan Brimob ke Tembagapura.

"Kemarin (Kamis, 6/10) ada tambahan kekuatan dari anggota Brimob ke Tembagapura untuk menjaga-jaga saja. Kita perlu antisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki bersama," jelas Paulus Waterpauw.

Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan hingga kini operasi pertambangan di tambang terbuka Grasberg, Tembagapura, terkena dampak dari mogok pekerja."

"PT Freeport sedang berupaya untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan operasi tambang terbuka sesegera mungkin," jelas Riza.

Ia mengatakan operasi tambang bawah tanah (underground mining) tidak terkena dampak dari aksi pemogokan pekerja di tambang terbuka Grasberg. Demikian halnya dengan operasi pabrik pengolahan biji tambang di Mil 74 masih tetap berlangsung, kendati dalam kondisi terbatas.

Sementara itu anggota Tim Advokasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport Tri Puspita mengatakan jajaran pengurus SPSI Freeport ikut mendampingi perwakilan pekerja tambang Grasberg dalam pertemuan dengan Kapolda Papua dan Muspida Mimika.

"Kami dari PUK SPSI PT Freeport hanya mendampingi rekan-rekan pekerja tambang Grasberg. Kita berharap ada solusi yang adil untuk mengakhiri masalah ini," katanya.