IMF imbau dinamika politik tidak bahayakan perdagangan

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengimbau pemerintah negara-negara anggota untuk tidak membuat kebijakan yang membahayakan perdagangan di tengah dinamika politik yang mereka hadapi.

"Kebijakan pertama yang kami (IMF) sampaikan adalah jangan membahayakan, dan apa yang saya maksud dari kalimat itu adalah ketika pertumbuhan yang Anda miliki terlalu rendah, terlalu lama, dan terlalu sedikit menguntungkan, Anda tidak bisa menambah beban yang sudah ditanggung penggerak pertumbuhan, yakni perdagangan," kata Lagarde dalam konferensi pers di Kantor Pusat IMF di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis.

Lagarde menjelaskan bahwa IMF percaya bahwa perdagangan internasional merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan, karena itu dinamika dan retorika politik yang menentang perdagangan akan membahayakan kondisi ekonomi.

"Saya menyebutnya malpraktik ekonomi," kata dia.

Meskipun pernyataan tersebut mengacu pada negara di seluruh dunia, namun pernyataan tersebut tampak cocok dengan pemilihan presiden Amerika Serikat yang saat ini tengah berlangsung, di mana kandidat dari Partai Republik Donald Trump, mempromosikan kebijakan anti-perdagangan yang dianggap dapat merusak ekonomi di negaranya.

Salah satu yang ditentang Trump adalah regionalisasi perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang beranggotakan 12 negara calon anggota, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam.

"Saya tidak memberikan komentar tentang pemilihan umum AS. Saya hanya menegaskan bahwa perdagangan selalu menjadi penggerak utama ekonomi," ujarnya.

Lebih lanjut, Lagarde mengatakan perdagangan internasional juga akan mendorong terciptanya pertumbuhan global yang inklusif, yang menguntungkan semua pemain di dalamnya, dan yang tidak hanya mengurangi ketimpangan antarnegara, namun juga mengalokasikan keuntungan secara adil di masing-masing negara.

Indonesia sendiri telah menyatakan minat untuk bergabung dengan TPP saat Presiden Joko Widodo mengunjungi AS pada Oktober 2015, namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah.

Konferensi pers oleh Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menjadi acara pembuka Pertemuan Musim Gugur IMF-Bank Dunia di Washington DC, 7-9 Oktober 2016.