Harus mampu melayani bukan dilayani..."Yogyakarta (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, bahwa aspirasi warga harus menjadi acuan bagi pelayanan publik.
"Perubahan paradigma pelayanan administrasi publik di pemerintahan perlu diubah, dari sebelumnya hanya melayani kepentingan negara menjadi pelayan masyarakat yang berorientasi pasar," kata Sri Sultan dalam pembukaan Konferensi Internasional IAPA (Indonesian Association for Public Administration) di University Club (UC) UGM, Yogyakarta, Kamis.
Alasannya, kata Sultan, masih banyak aparatur negara dan birokrat yang masih belum melaksanakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Menurut Sri Sultan, perubahan paradigma pelayanan administrasi publik di tingkat pemerintahan baik pusat dan daerah sudah saatnya memperhatikan aspek aspirasi masyarakat melalui dinamika perkembangan masyarakat digital.
Aspirasi masyarakat, ujarnya, bisa menjadikan acuan dalam merumuskan kebijakan, namun perubahan pelayanan administrasi publik harus lebih terbuka, fleksibel, ramping dan bersifat rasional.
"Harus mampu melayani bukan dilayani, terbuka untuk semua orang bukan segelintir orang," kata Sri Sultan dalam pidato yang dibacakan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY, Benny Suharsono.
Sri Sultan menerangkan, pemerintah melalui aparatur negara sudah saatnya harus mampu mengikuti dan merespons segala dinamika yang terjadi di masyarakat sehingga peran administrasi publik sebagai sebagai instrumen menyejahterahkan masyarakat bisa tercapai.
Namun, lanjut Sultan, untuk bisa menyerap semua aspirasi masyarakat, pemerintah menempatkan masyarakat sebagai subjek bukan sebagai objek pembangunan.
Bahkan, masyarakat dan pemerintah, kata Sri Sultan, juga bisa saling bersinergi untuk mencapai hasil pembangunana yang lebih maksimal.
"Namun, tanpa peran pemerintah pembangunan tetap tak bisa jadi teratur dan terarah," katanya lagi.
Pewarta: RH Napitupulu
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
