Proyek jembatan Pancasila Palmerah terganjal studi kelayakan

Kalau hasil studi sudah ada, maka akan diserahkan ke investor."

Kupang (ANTARA News) - Proyek pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah (Pantai Palo Tanah Merah), yang menghubungkan Pulau Flores dan Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih terganjal lelang pra studi kelayakan (feasibility study/FS), kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

"Kemungkinan tahun ini belum bisa dilakukan ground breaking atau peletakan batu pertama, karena lelang pra FS gagal," ujarnya kepada ANTARA News di Kupang, Sabtu.

Proyek pembangunan jembatan layang sekira 800 meter itu, menurut dia, akan dilakukan sekaligus dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut di Selat Gonsalu berkapasitas 300 Mega Watt (MW).

Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga arus Selat Gonsalu dan jembatan Pancasila Palmerah sejauh ini sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Pemerintah Belanda di Negeri Kincir Angin itu pada 22 April 2016 disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Frans mengatakan, telah menerima laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa lelang pra FS jembatan Pancasila Palmerah gagal dilakukan karena para peserta lelang tidak ada yang memenuhi syarat.

"Masih akan dilakukan pelelangan ulang, tetapi karena waktunya yang terbatas, maka peletakan batu pertama dimulainya pembangunan kemungkinan tidak bisa dilakukan tahun 2016," katanya.

Menurut dia, jika Presiden Jokowi dapat menghadiri puncak Hari Nusantara di Lembata, sekaligus ke Flores Timur, maka proyek tersebut bisa diluncurkan.

"Kalau hasil studi sudah ada, maka akan diserahkan ke investor," kata Gubernur Frans Lebu Raya menambahkan.

Juru Bicara Tim Konsorsium Belanda, Latif Gau, secara terpisah mengatakan bahwa pihaknya serius membangun jembatan Pancasila Palmerah dan pembangkit listrik tenaga arus laut di Selat Gonsalu, namun masih menantikan hasil studi kelayakan (FS) dan rincian desain rekayasa (detail engineering design/DED).

"Pemerintah Belanda sangat serius, tetapi belum bisa merealisasikan pembangunan karena masih menunggu hasil feasibility study dan DED," ujarnya.

Dia mengatakan jika dokumen FS dan DED sudah siap, maka pihaknya akan segera merealisasikan investasi di untuk proyek di Pulau Flores itu.