DPD minta dukungan PKB untuk amandemen kelima UUD

Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan dan anggota DPR RI mendatangi DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu, untuk meminta dukungan terkait usulan amandemen kelima UUD 1945.

"Kami mohon dukungan PKB untuk amandemen UUD dalam rangka penguatan DPD," kata Wakil Ketua DPD GKR Hemas kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Menurut Hemas, penguatan DPD diperlukan agar lembaga itu bisa mengambil keputusan strategis di dalam memperjuangkan aspirasi daerah.

Ia mengakui banyak aspirasi dari daerah yang tidak bisa diperjuangkan maksimal oleh DPD, karena keterbatasan wewenang.

"Kami dituntut oleh konstituen," kata istri Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X itu.

Dalam rangka mencari dukungan untuk amandemen kelima UUD, Hemas mengaku pimpinan DPD sudah dan akan menemui pimpinan partai yang memiliki perwakilan di DPR.

Menurut dia, sudah ada beberapa partai yang menyatakan mendukung amandemen kelima UUD, antara lain PPP, Gerindra, dan Hanura.

Muhaimin Iskandar mengaku setuju penguatan DPD. Menurutnya akan ada pertemuan lebih lanjut antara PKB dan DPD untuk membahas amandemen itu.

"Agar DPD bisa lebih menangkap aspirasi yang jadi ukuran harapan dari daerah pemilihan," kata dia.

Ditanya tentang pernyataannya terdahulu bahwa DPD sebaiknya dibubarkan, Muhaimin berkilah pernyataannya itu justru untuk mendorong kinerja DPD.

"Dulu saya bilang dibubarkan saja biar DPD nggak mandul," kata Muhaimin.