Kemenkes kirim tenaga kesehatan ke pedalaman pada Oktober

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kesehatan siap mengirim tenaga kesehatan Tim Nusantara Sehat (NS) angkatan keempat 4, tahun 2016 ke daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DPTK) serta daerah bermasalah kesehatan (DBK) pada Oktober.

"Mereka akan di daerah DTPK dan DBK selama dua tahun untuk melayani kesehatan masyarakat," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di sela acara penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenkes-Pemda Kabupaten untuk Penempatan NS, di Jakarta, Senin.

Nila mengatakan tenaga kesehatan angkatan 4 itu akan segera disebar ke seluruh pelosok negeri,

Setelah menjalani pembekalan di Pusat Pendidikan Kesehatan TNI Angkatan Darat pada 2 September-10 Oktober 2016, tim NS yang berjumlah 297 orang akan disebar ke 46 Puskesmas yang tersebar di 25 kabupaten dan 16 provinsi pada pertengahan Oktober.

Sebelumnya, Kemenkes telah menerjunkan 194 tenaga kesehatan di 38 puskesmas di 25 kabupaten dan 16 provinsi. Tahun lalu, Kemenkes telah mengirim total 694 tenaga kesehatan di seluruh pelosok.

Nila mengatakan salah satu materi pembekalan untuk Tim NS adalah tentang bela negara agar mereka dapat menjunjung tinggi nasionalisme dalam bertugas. Para tenaga kesehatan di zona DTPK dan DBK itu juga merupakan garda terdepan bangsa, terutama di kawasan perbatasan.

Tim NS, lanjut Nila, merupakan tenaga profesional kesehatan dengan berbagai latar belakang kesehatan seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan kefarmasian.

Program NS dirintis pemerintah sejak pertengahan 2015 dan telah mengirimkan dua kelompok tim yang dikirim secara bergelombang. Pada 2016, pemerintah merencanakan mengirim tiga batch yaitu pada Juni, Oktober dan November.

"Melalui program tersebut diharapkan Kemenkes bersama pemda mampu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas, terintegrasi, terpadu dan komprehensif. Apalagi kesehatan ini merupakan program prioritas pemerintah setelah infrastruktur," kata dia.