Gabon tingkatkan pengamanan di ibu kota

Libreville (ANTARA News) - Pemerintah Gabon meningkatkan penjagaan pasukan keamanan di ibu kota Libreville, Sabtu, untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kemenangan pemilu bagi Presiden Ali Bongo.

Enam orang tewas awal September dalam kerusuhan setelah Kementerian Dalam Negeri menyatakan kemenangan Bongo, yang keluarganya memerintah negara Afrika tengah penghasil minyak itu selama hampir setengah abad, dalam pemilu pada 27 Agustus.

Pemimpin oposisi Jean Ping, yang mengatakan hingga 100 orang tewas dalam kerusuhan, menyatakan bahwa dia memenangi pemilu dan menentang hasil pemilu serta mengklaim adanya kecurangan.

Truk-truk penuh dengan polisi dan tentara, beberapa di antaranya dilengkapi perangkat anti huru-hara, ditempatkan di persimpangan jalan dan di seputar ibukota sejak pagi hari.

Lalu lintas lebih sepi dibandingkan biasanya di pusat kota karena banyak penduduk memutuskan untuk tinggal di dalam rumah. Meski demikian, tidak ada laporan mengenai terjadinya kerusuhan.

"Saya senang tidak ada perang. Kami menginginkan para politisi untuk berbicara. Kami ingin negara tenang," kata warga Libreville, Arnel Sama (40), mengungkapkan kelegaannya keputusan pengadilan itu tidak memicu kerusuhan baru seperti yang dikhawatirkan.

Keputusan tersebut dibacakan Jumat malam dalam ruang sidang yang nyaris kosong. Tak lama setelah itu, Bongo meminta digelarnya dialog para politisi, untuk menyatukan sekutu dan lawannya untuk bekerja demi kepentingan negara.

Namun, belum ada indikasi bahwa Ping bersiap untuk menerima dialog.

"Ini adalah situasi berat bagi negara, dan kami perlu waktu untuk berpikir dan merespon dengan benar," kata Henri Elang, pendukung Ping yang mengatakan ia berbicara atas nama kandidat tersebut.

Ping, politisi kawakan di Gabon yang juga menjabat sebagai ketua Komisi Uni Afrika, tengah melakukan pertemuan dengan para penasihat pada Sabtu dan menolak berkomentar langsung mengenai keputusan pengadilan itu.

Dalam petisinya ke pengadilan, Ping menuduh terjadi kecurangan di provinsi Haut-Ogooue, dimana Bongo menang 95 persen dari 99,9 persen kehadiran pemilih.

Misi pemantau pemilu Uni Eropa mengatakan mereka juga mengungkap ketidakberesan pada hasil pemilu di provinsi itu.

Pengadilan setuju untuk memeriksa kembali hasil di provinsi tersebut dengan pemantauan hakim yang dikirim oleh Uni Afrika, namun menolak menerima salinan lembar hasil penghitungan suara yang diberikan sebagai bukti oleh Ping, dan menyatakan bahwa ia gagal membuktikan legitimasinya. Banyak lembar hasil penghitungan suara, dikatakannya, tidak terbaca.

Pengadilan membatalkan hasil dari 21 tempat pemungutan suara di Libreville karena penyimpangan, sehingga membantu Bongo meningkatkan angka kemenangannya dari 49,85 persen menjadi 50,66 persen suara dalam hasil akhir yang disahkan pengadilan.

"Ini adalah pesta topeng. Mahkamah Konstitusi menghina rakyat dan tidak menghormati demokrasi," kata Clay Martial, pendukung oposisi yang pergi ke markas Ping pada Sabtu, sebagaimana dilaporkan Reuters.

(Uu.S022)