Anggota DPR : harga listrik di Indonesia tergolong mahal

Mataram (ANTARA News) - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan harga penjualan listrik di Indonesia masih tergolong mahal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia.

"Walaupun mahal, tetapi dibeli oleh masyarakat karena sudah menjadi kebutuhan primer," kata Bambang Haryo Sukartono, ketika berdialog dengan jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Jumat.

Kunjungan kerja politisi dari Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Timur tersebut untuk menggali berbagai informasi tentang kondisi kelistrikan, termasuk pelaksanaan program nasional 35.000 mega watt (MW) di NTB.

Di hadapan para pejabat PLN Wilayah NTB, Haryo memaparkan harga listrik per kilo watt hours (kWh) di Indonesia mencapai 11 sen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia seperti Singapura hanya 6 sen, Malaysia 5 sen, Thailand 5 sen. Apalagi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat hanya 3 sen.

Padahal, kata anggota Badan Anggaran DPR RI ini, listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat Indonesia setelah beras, bukan lagi menjadi kebutuhan skunder.

Pelanggan listrik 450 volt ampere (VA) dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang masih disubsidi pemerintah mengeluarkan biaya pemakaian listrik setiap bulan rata-rata Rp50 hingga Rp100.000 per bulan. Sedangkan pelanggan 900 VA mencapai Rp100.000 hingga Rp200.000 per bulan.

Sementara pengeluaran rata-rata rumah tangga untuk konsumsi beras setiap bulannya di kisaran Rp100.000.

"Jadi listrik juga menduduki peringkat tertinggi dari biaya hidup masyarakat Indonesia. Jadi listrik ini sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan anak bangsa," ujarnya.

Menurut dia, harga listrik yang dibeli oleh PLN dari pihak swasta dan harga penjualan ke konsumen diatur oleh negara. Hal ini tentu harus dibenahi agar PLN bisa menjual murah kepada rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, Haryo mengaku tergerak untuk membenahi PLN agar mampu menjual listrik dengan harga yang lebih murah karena perekonomian juga sangat tergantung pada listrik.

"Sebanyak 57 juta usaha mikro, kecil dan menengah, 500 ribu usaha skala besar, dan 250 juta lebih penduduk Indonesia sangat butuh listrik," katanya.