Ambon (ANTARA News) - Meteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Syaifullah Yusuf, menegaskan pemerintah pada 2008 akan menyalurkan dana sebesar tiga miliar rupiah pada setiap kecamatan di tanah air, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). "Tahun ini setiap kecamatan memperoleh satu miliar hingga Rp1,5 miliar dan tahun 2008 ditingkatkan menjadi tiga miliar rupiah. Dananya dikelola dan ditangani sendiri oleh masyarakat," katanya kepada ANTARA, di Ambon, Rabu. Program yang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut PNPM Mandiri itu, ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan di tanah air yang berdasarkan hasil kajian BPS Pusat mencapai 40 juta jiwa dari 220 juta jiwa penduduk di Indonesia. Syaifullah mengaku program tersebut dikoordinasikan langsung oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie dengan melibatkan departemen terkait termasuk PDT. "Uangnya ditransfer langsung ke rekening kecamatan dan tidak lewat Gubernur dan Bupati dan masyarakat sendiri yang menentukan programnya melalui musyawarah kecamatan, terutama untuk pembangunan jalan maupun program prioritas lainnya untuk pemberdayaan," katanya. Tentang dampak terhadap penurunan angka kemiskinan dengan adanya proyek PNPM, Ketua GP Ansor itu belum bisa menjelaskan, karena masih dalam analisa BPS Pusat. "Saya kira program ini paling efektif karena langsung ke tangan masyarakat dan masyarakat sendiri yang menentukan programnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencairan dana hingga pengawasan dilakukan sendiri oleh masyarakat," katanya. Namun demikian, tetap dibutuhkan sinkronisasi program pemberdayaan di tingkat desa dan kelurahan agar optimal pelaksanaannya. Sementara itu, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Drs. Ayib Mukchlis mengemukakan sedikitnya 1993 kelurahan menjadi lokasi sasaran program PNPM Mandiri untuk penanggulangan kemiskinan. Setiap kecamatan memperoleh dana pemberdayaan sebesar satu miliar rupiah hingga Rp1,5 miliar, sedangkan untuk tahun 2008 mendatang pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp10,3 triliun untuk PNPM Mandiri, di mana programnya ditentukan sendiri oleh masyarakat di setiap kecamatan. "Melalui program ini diharapkan hingga tahun 2009 mendatang tidak ada lagi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia," kata Ayib. Pemerintah Pusat, kata Ayib, juga mengharapkan adanya dana pendampingan yang disediakan pemprov maupun Pemkab/Pemkot yang dialokasikan dari APBD masing-masing sebesar 20 persen. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam PNPM Mandiri itu, katanya, merupakan wujud tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan kesehateraan dan memberantas kemiskinan bagi seluruh masyarakat. "Program ini harus betul-betul sampai ke sasarannya yakni penduduk miskin," katanya sambil menambahkan pengawasan dilakukan secara ketat dan dilakukan sendiri oleh masyarakat secara transparan, di mana pendanaan maupun akuntabilitasnya hatus benar-benar terjamin. (*)

Copyright © ANTARA 2007