Anggota DPR : moratorium sawit momentum penataan lahan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi meminta moratorium izin perkebunan sawit menjadi momentum penataan kembali lahan sawit yang telah ada selama ini.

"Melalui pelaksanaan moratorium pemerintah dan industri wajib menata kembali lahan sawit termasuk di dalamnya memaksimalkan lahan yang sudah ada dan melakukan replanting," ujar Viva Yoga dalam diskusi menjelang ulang tahun Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-50 di Jakarta, Kamis.

Presidium Majelis Nasional KAHMI itu juga meminta penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit harus menerapkan pembangunan perkebunan berkelanjutan yang ramah lingkungan sesuai amanat dalam penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Seiring pemberlakuan moratorium dan pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan, secara simultan pemerintah perlu membuat kebijakan berkaitan dengan pengelolaan hutan dan perkebunan berkelanjutan sesuai norma hukum Indonesia dan kaidah serta standar sosial dan lingkungan global," ujar politikus PAN itu.

Menurut dia, moratorium izin perkebunan sawit memang menjaga lahan perkebunan yang ada, namun tetap perlu diperhatikan dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Dwi Prapto yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan moratorium izin perkebunan sawit merupakan perintah Presiden Joko Widodo pada pertengahan April 2016 lalu.

"Presiden menilai lahan sawit sudah cukup sehingga perluasannya perlu dihentikan sementara dengan melakukan penataan dan peningkatan produktivitas," ujar Dwi Prapto.

Dwi menekankan moratorium ini pada akhirnya diharapkan dapat membuat perizinan perkebunan sawit menjadi lebih tertata dan mencegah konflik kawasan.