Badan Anggaran DPR kritik mahalnya harga energi

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritik harga energi listrik dan gas yang masih mahal di dalam negeri, bahkan jika dibandingkan dengan harga di negara tetangga.

"Masyarakat sebenarnya bisa mendapatkan harga listrik yang sangat murah apabila energi primer yang dijual ke PLN itu betul-betul harga yang sebenarnya," kata Bambang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Bambang menyampaikan hal itu saat rapat Banggar dan pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua Banggar Said Abdullah.

Menurut Bambang, harga listrik terbilang mahal, karena harga energi primer yang dijual ke PLN tidak realistis.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, PLN Balikpapan yang menggunakan solar sebagai energi primer harus membelinya dengan harga Rp6.000 per liter, sedangkan harga energi minyak non subsidi di pasaran hanya Rp4.900 per liter.

Kritik juga disampaikan Bambang menyangkut harga gas, di mana harga gas di berbagai negara jauh lebih rendah bila dibandingkan di Indonesia, misalnya di Singapura harganya sebesar 3,8 dollar AS per MMBTU dan Malaysia sebesar 3,8-3,9 dollar AS per MMBTU.

"Mereka membelinya dari Indonesia. Tapi, PLN beli gas yang ditetapkan oleh SKK Migas sendiri seharga 7 dollar AS per MMBTU atau bahkan lebih," ujar Anggota Komisi VI ini.

Bambang menyerukan agar harga gas dikembalikan ke harganya yang realistis, karena hal ini penting untuk membantu pembangunan infrastruktur energi yang sangat dibutuhkan oleh jutaan usaha di Indonesia termasuk masyarakat.

"Harga elpiji dibandingkan harga LNG dan CNG empat kali lipat dari harga pasar. Ternyata, menggunakan elpiji jauh lebih mahal daripada CNG," imbuhnya.

Diketahui, Liquified Natural Gas (LNG) berasal dari gas alam yang digunakan untuk industri dan BBG, sementara Compressed Natural Gas (CNG) berasal dari gas alam untuk BBG.

Bambang berharap, sistem perpipaan bisa masuk ke semua lini kebutuhan masyarakat, sehingga harga energi primer yang dibutuhkan masyarakat lebih murah dan tidak perlu lagi subsidi.

"Mohon pemerintah bisa memperhatikan ini dan bisa mengusahakan, karena masyarakat sudah membayar pajak tanpa ngemplang. Pemerintah harus mengusahakan infrastruktur energi terutama gas dan minyak," tutupnya.