Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan setuju jika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dibubarkan dan membentuk sekolah pamong praja yang baru dengan paradigma yang baru pula. "Pembubaran ini, agar menghilangkan stigma yang buruk pada IPDN, dan menutup lembaran yang lalu," katanya seusai menerima Kuasa Usaha Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Jhon A. Haffren, di Jakarta, Selasa. Bahkan, kata dia, kalau perlu sekolah kedinasan juga ditutup agar tidak menimbulkan eksklusif serta dengan dibukanya perwakilan daerah untuk dapat mengirimkan ke sekolah kedinasan itu, akan membuka praktik solusi. Ia mengatakan, upaya dengan menghentikan kegiatan pendidikan selama setahun untuk menghilangkan tindakan kekerasan di kalangan mahasiswa itu, tidak akan memupus hal negatif yang sudah ada selama ini. "Kasus kekerasan di IPDN itu membuat tersentak, karena dari peristiwa yang lama saja kita belum bisa menghilangkan kesan betapa sadisnya proses pendidikan di sana," katanya. Dikatakannya bahwa kasus kekerasan, apalagi sampai menimbulkan kematian di kampus yang dahulunya bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) itu ada kaitannya dengan sistem dan paradigma pendidikan yang diterapkan di sana. Pertama, kata dia, pandangan atau konsep adanya hubungan pembinaan senior dan yunior cenderung akan membawa arogansi, superiotas, dan kesemena-menaan. "Tindakan kekerasan di IPDN itu merupakan konsep plonco, tapi tidak temporer melainkan berkesinambungan hingga terjadi pewarisan yunior yang menjadi korban akan mewarisi dedam dan dilakukan secara berkesinambungan, meski ada faktor lainnya, seperti, sentimen kedaerahan," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007