Menkeu perkirakan penambahan defisit anggaran 0,2 persen

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan jika ada penambahan defisit anggaran sebesar 0,2 persen, yang akan dilakukan secara hati-hati.

"Namun itu akan dilakukan secara hati-hati dan melihat belanja yang memang cukup menggembirakan, karena banyak kementerian/lembaga yang melakukan belanja secara tepat waktu," kata Sri Mulyani saat konferensi Pers usai Rapat Terbatas membahas perkembangan APBN 2016 dan RAPBN 2017 di Kantot Presiden Jakarta, Jumat.

Menurut Mulyani, hal ini dilakukan agar momentum pertumbuhan agar tidak terganggu karena memperhatikan beberapa tambahan risiko, seperti "cost recovery".

"Tentu kita akan tetap memantau penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan PNBP," kata Mulyani.

Mulyani mengungkapkan penerimaan negara hingga Agustus sebesar 46,1 persen dari target APBN-P 2016 senilai Rp1.786,2 triliun.

Dari sisi penerimaan yang harus diperhatikan sangat teliti adalah penerimaan bulan ini dan tiga bulan ke depan, kata Mulyani seraya menambahkan, pihaknya akan menentukan kemampuan membelanjai seluruh pengeluaran yang menjadi komitmen pemeritah.

"Ada risiko dari cost recovery penerimaan sumber daya alam migas, dimana sampai Juli realisasi cost recovery mencapai 6,5 miliar dolar AS, di APBN-P 2016 hanya dianggarkan 8 miliar dolar AS," kata Mulyani.

Menkeu memperkirakan akan melebihi sehingga akan memberikan tambahan pengeluaran yang akan mengurangi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam.

"Ini yang perlu kita tambahkan dari sisi kemungkinan risiko APBN-P 2016," ungkap Menkeu.

Dengan kondisi ini, katanya, presiden menginstruksikan agar terus melaksanakan pengurangan belanja, seperti yang telah disampaikan Rp64,7 triliun untuk berbagai kementerian/lembaga.

Mulyani untuk berita baiknya, yaitu bahwa belanja negara mengalami percepatan, banyak kementerian/lembaga yang cukup cepat melakukan penyerapan anggaran pada awal tahun karena perencanaan makin baik.

"Ada percepatan belanja, utamanya untuk infrastruktur. Kami perkirakan pada akhir tahun penyerapan belanja akan lebih tinggi dari rata-rata setiap tahunnya yakni mencapai 97,1 persen. Ini tentu saja merupakan berita baik karena pemerintah semakin baik dalam merencanakan dan mengeksekusi," katanya.

Penghematan belanja untuk transfer ke daerah, kata Mulyani, akan melakukan bersama kementerian Dalam Negeri memantau masing-masing daerah agar pihaknya meyakinkan pengendalian dan penundaan DAU dan DBH tidak akan mengganggu kegiatan di Pemda yang terkena kebijakan ini.

"Kita juga akan terus mengupayakan apabila terdapat kemampuan untuk melakukan pembayaran dari penundaan DAU ini pada Desember, terutama untuk daerah yang saat ini merasakan penundaan DAU ini sangat menekan APBD-nya," jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus melihat kemungkinan melakukan pembayaran untuk daerah pada Desember apabila memang penerimaan negara memungkinkan.