Pemerintah didesak galakkan industri nasional

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha yang juga Ketua Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (IKA-ITS) mendesak Pemerintah Indonesia untuk terus menggalakkan keberpihakan terhadap industri nasional.

"Untuk dapat membangun keberpihakan terhadap industri nasional, maka Indonesia harus membangun negaranya sebagai negara produsen dan bukannya pasar dari negara-negara lainnya," kata Satya W Yudha pada diskusi "Keberpihakan terhadap Industri Nasional" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut, adalah anggota IKA-ITS yakni Taufik Bawazier, Taufik Mahfoedz, dan Tafif Djoenaedi.

Menurut Satya W Yudha, untuk menjadi negara produsen, Indonesia harus segera menyiapkan diri untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain baik di ASEAN maupun di dunia internasional.

Indikator persiapan yang harus dilakukan Indonesia, kata dia, adalah membangun sumber daya manusia, infrastruktur, pembiayaan dan kebijakan Pemerintah.

"Indonesia tercatat sebagai anggota MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sehingga harus berkompetisi di ASEAN untuk menjadi produsen atau malah menjadi pasar," katanya.

Menurut dia, kalau Indonesia tidak segera mengembangkan diri, maka akan menjadi pasar bagi negara-negara ASEAN lainnya.

Politisi Partai Golkar ini mengusulkan, setelah menjadi anggota MEA, Pemerintah maupun para pelaku pasar hendaknya turut mengubah paradigma menjadi berpikir ASEAN dan bukan berpikir Indonesia.

"Sebagai pengusaha, berpikir bagaimana produknya membanjiri pasar ASEAN," katanya.

Satya menilai industri nasional Indonesia masih lemah dan dalam perkembangan saat ini, banyak industri yang berubah menjadi pedagang dan bahkan broker.

Hal ini, menurut dia, langkah yang salah kaprah dan perlu diperbaiki.

Anggota Dewan Pakar IKA-ITS, Loekman Mahfoedz, menambahkan pada pertemuan pimpinan negara-negara APEC di Bogor tahun 1995, Indonesia menetapkan target menjadi negara industri baru pada 2020 serta menjadi negara industri maju pada 2025.

Menurut dia, berdasarkan data-data di Kementerian Perindustrian, penerimaan negara dari sektor industri pada tahun 2001 sebesar 20 persen tapi dalam perkembangannya malah menurun menjadi 16 persen pada 2015.

Padahal, kata dia, Indonesia saat itu menargetkan penerimaan dari sektor industri pada 2020 sebesar 30 persen.

"Jika melihat eralitas saat ini, saya pesimis target tersebut dapat dicapai," katanya.

Menurut dia, membangun industri nasional tidak seperti membangun pabrik.

Membangun industri nasional, tidak cukup hanya membangun pabriknya saja, tapi juga membangun sumber daya manusianya, bantuan modal, inovasi dan kreativitas, serta pembinaan dari pemerintah.