"Poin-poin yang terangkum dalam Yogyakarta Message ini akan kami rekomendasikan sebagai bahan pembahasan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IORA pada Maret 2017," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Siswo Pramono saat menutup simposium yang diikuti 12 negara anggota IORA dan enam negara mitra wicara, di Yogyakarta, Kamis.
Siswo mengatakan "Yogyakarta Message" terdiri atas 11 poin yang terbagi dalam tiga bidang utama, yakni Kerja Sama Ekonomi, Arsitektur Kawasan Samudera Hindia, dan Sosial dan Budaya. Seluruh poin yang terangkum telah melalui pembahasan dan disetujui 190 perwakilan pemerintah dari 12 negara anggota IORA.
Beberapa poin yang terangkum dalam "Yogyakarta Message" untuk bidang Kerja Sama Ekonomi, di antaranya mempromosikan perdagangan dan investasi, negara anggota IORA perlu meningkatkan konektivitas untuk mengurangi biaya logistik, mendorong harmonisasi tarif dan bea cukai, mengintensifkan investasi dalam modal manusia, memajukan pembangunan yang inklusif seperti meningkatkan struktur keuangan mikro dan pemberdayaan UMKM..
Selain itu, IORA harus memprioritaskan pembangunan "Blue Economy" yang komprehensif dan berkelanjutan yang tidak hanya terbatas pada perikanan tetapi juga mencakup budi daya, bioteknologi kelautan, industri kelautan, energi, pariwisata bahari, dan transportasi laut.
"Sebagai negara-negara pesisir, konsep "Blue Economy" cukup penting untuk meningkatkan perkonomian bersama," kata dia.
Selanjutnya untuk bidang Arsitektur Kawasan Samudera Hindia, antara lain, disebutkan negara anggota IORA perlu terus menyelenggarakan pemusatan dialog tentang arsitektur kawasan yang terbuka transparan, inklusif, dan evolusioner. Arsitektur kawasan itu harus berdasarkan hukum internasional.
Selain itu, IORA harus sungguh-sungguh memelihara rasa satu kawasan di antara para anggotanya yang hidup bersama di Samudera Hindia.
Sementara untuk Bidang Sosial dan Budaya, "Yogyakarta Message" merekomendasikan beberapa poin di antaranya negara anggota IORA harus menggunakan diplomasi kebudayaan yang membutuhkan sinergi lintas sektoral.
"Negara-negara anggota IORA sebenarnya memiliki warna budaya yang hampir sama, namun memiliki keunikan masing-masing yang perlu dikomunikasikan satu sama lain," kata dia.
Selain itu, dalam rangka untuk memberikan pembangunan yang inklusif yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, IORA harus memprioritaskan pengumpulan data yang memuat tentang pekerja perempuan serta membangun proses pembuatan kebijakan inklusif dan komprehensif dalam mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan perempuan.
"Poin ini diangkat antara lain karena negara-negara anggota IORA memiliki jumlah tenaga kerja wanita cukup tinggi. Dalam poin itu diharapkan kualitas tenaga kerja wanita meningkat agar lebih mampu menyejahterakan keluarganya masing-masing," kata dia.
(T.L007/B015)
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
