DJP: realisasi penerimaan pajak capai Rp656,1 triliun

Penerimaan tersebut telah termasuk uang tebusan dari program amnesti pajak."

Jakarta (ANTARA News) - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 13 September 2016 telah mencapai Rp656,1 triliun atau tumbuh empat persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp631,6 triliun.

"Penerimaan tersebut telah termasuk uang tebusan dari program amnesti pajak," kata Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Yon Arsal menjelaskan penerimaan pajak tersebut terdiri atas pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp374 triliun serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebanyak Rp240,1 triliun.

Selain itu, pendapatan PPh migas hingga pertengahan September 2016 telah mencapai Rp21,5 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp15,2 triliun dan pajak lainnya sebanyak Rp5 triliun.

"Secara umum penerimaan PPN masih negatif tiga persen pertumbuhannya, dibandingkan periode tahun lalu yang mencapai Rp246,6 triliun, karena realisasi PPN impor sedang mengalami penurunan," kata Yon.

Yon optimistis realisasi penerimaan pajak bisa mendekati target yang diproyeksikan dalam APBN-P 2016, terutama dari uang tebusan program amnesti pajak, yang saat ini telah mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah memproyeksikan adanya kekurangan penerimaan pajak hingga Rp219 triliun pada akhir tahun, sehingga dilakukan kebijakan pemangkasan belanja untuk menjaga defisit anggaran tidak melebihi 2,5 persen terhadap PDB.

Kekurangan pajak itu terjadi karena diperkirakan kebijakan amnesti pajak tidak sepenuhnya berhasil mendukung kinerja penerimaan negara, apalagi target uang tebusan yang diproyeksikan dari program tersebut mencapai Rp165 triliun.

Hingga Kamis 15 September 2016 pukul 15.00 WIB, realisasi uang tebusan dari program amnesti pajak baru mencapai Rp21,3 triliun, dengan total deklarasi harta maupun aset sebesar Rp528 triliun, yang terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp371 triliun, deklarasi luar negeri Rp132 triliun dan repatriasi modal Rp24,3 triliun.