Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menindak tegas PT Lapindo Brantas, jika tidak memenuhi proses ganti rugi bagi korban lumpur di Sidoarjo sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan Lapindo juga harus berupaya menutup semburan lumpur. Hal itu diungkapkan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dedy Rachmadi usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa. "Presiden berjanji akan menindak tegas Lapindo jika tidak memenuhi proses ganti rugi," katanya. Dedy juga mengungkapkan dalam pertemuan dengan Presiden itu, para mahasiswa meminta ketegasan kepada pemerintah agar penyelesaian semburan lumpur di Sidoarjo dapat tuntas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. "Kita akan melihat realisasinya," kata Dedy. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang ditandatangani Presiden Yudhoyono pada 8 april 2007 menyebutkan PT Lapindo Brantas wajib membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur secara bertahap sesuai peta area tanggal 22 Maret 2007, dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang disahkan pemerintah. PT Lapindo juga dibebankan menanggung biaya penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong. GMNI bersama empat organisasi kemahasiswaan, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyampaikan kepada Presiden tentang rencana penyelenggaraan simposium nasional bertajuk "Pendidikan dan Ketenagakerjaan" yang akan diselenggarakan pada 12 April 2007 di Jakarta. Dialog konstruktif Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng yang mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut mengemukakan dialog yang terjadi antara Presiden dan mahasiswa cukup berkembang dan konstruktif. Dialog antara lain mengenai kondisi ketenagakerjaan, lembaga pendidikan terkait Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), soal reformasi birokrasi, berbagai isu kenegaraan, kebijakan luar negeri, serta masalah kemiskinan. "Satu hal yang juga penting, Presiden sebagai `kakak` bagi organisasi kemahasiswaan tersebut menjawab segala pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa," kata Andi. Andi juga menuturkan dialog Presiden dengan mahasiswa seperti itu merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelum masa reformasi. "Presiden juga sempat merencanakan agar organisasi kemahasiswaan bila perlu dapat melakukan diskusi dengan jajaran menteri-menteri lainnya, sehingga diskusi bisa lebih mendalam dengan menteri-menteri terkait," katanya. Sedangkan terkait simposium nasional Pendidikan dan Ketenagakerjaan, Ketua PB HMI Fajar Zulkarnain mengatakan simposium akan membahas berbagai isu kenegaraan, seperti sektor pendidikan, sektor riil, dan upaya pembukaan lapangan kerja. "Tetapi tidak tertutup juga kemungkinan dalam simposium itu pemerintah dapat menjawab kasus-kasus yang terjadi saat ini, seperti kebijakan pemerintah mendukung resolusi PBB terhadap Iran, termasuk interpelasi soal dukungan pemerintah tersebut, penyelesaian lumpur Lapindo dan rencana Presiden tentang IPDN," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2007