Surabaya (ANTARA news) - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Imam Utomo, mengatakan bahwa Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sudah bekerja maksimal dalam menanggulangi luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo. "Kata siapa Timnas tidak maksimal? Kalau Timnas tidak maksimal sudah terjadi banjir besar lumpur," ujar Imam Utomo ketika dikonfirmasi di Kantor Pemprov Jatim, Senin. Ia mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk menggantikan Timnas yang masa baktinya habis pada Minggu (8/4). Mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya di wilayah Jatim itu mengaku bahwa dirinya belum tahu siapa-siapa yang duduk dalam BPLS, karena Perpres-nya baru ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin sore (9/4). "Selama menunggu bekerjanya BPLS dan serah terima dengan Timnas, maka Timnas tetap bekerja dan melakukan pengurukan untuk pembuatan tanggul," katanya. Ia mengatakan, anggaran penutupan lumpur tetap dibebankan kepada pihak Lapindo, sedangkan penyaluran melalui kanal oleh Timnas dilakukan oleh pemerintah. "Pokoknya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, sedangkan penggantian ganti rugi seluruhnya ditanggung Lapindo," katanya. Ketika ditanya realisasi pembayaran warga, Imam mengatakan belum dilakukan. "Yang dulu sudah, nanti kita pertemukan, tetapi intinya kalau masa kontrak habis, dibayar, kan semua sudah dapat uang kontrak," katanya. Tentang kesepakatan tertulis ganti rugi tunai yang masih menunggu kepulangan Nirwan Bakrie yang dikabarkan sedang bepergian ke Amerika Serikat (AS), dia mengatakan, tidak menunggu Nirwan, namun semua masuk dalam Perpres."Pemberian ganti rugi jelas dalam Perpres yang baru ditandatangani Presiden," katanya. Menanggapi warga yang menolak ganti rugi, dia mengatakan nanti ada perundingan. "Saat ini belum ada perundingan, Lapindo belum ketemu, dalam Perpres nanti dijelaskan, saya belum baca Perpres-nya," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
