Tokyo (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia bertekad menuntaskan perjanjian kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam format Economic Partnership Agreement (EPA) secepatnya sebelum akhir tahun 2007, mengingat saat ini tinggal sedikit saja sektor yang masih dalam penyelesaian perundingan. "Kami harapkan semua chapter yang masuk dalam kerangka EPA bisa selesai sebelum akhir tahun ini. Apalagi sudah ada komitmen dari kedua belah pimpinan pemerintahan untuk dapat menyelesaikan secepatnya kerjasama ekonomi kedua negara," kata Kepala Bidang Ekonomi Kedutaan Besar RI (KBRI) Tokyo Mirza Nurhidayat di Tokyo, Senin. Menurut Mirza, Indonesia akan segera menyusul sejumlah negara anggota ASEAN lainnya yang sudah menyelesaikan perjanjian EPA dengan pihak Jepang. Penyelesaian EPA Indonesia - Jepang merupakan prioritas mengingat pentingnya peningkatan hubungan ekonomi kedua negara pada tahun-tahun mendatang. "Ini menjadi semakin penting, bila mengingat tahun depan Indonesia dan Jepang akan memperingati hubungan bilateral yang memasuki usia ke 50 atau bisa diisitilahkan memasuki "tahun emas", demikian juga dalam bidang ekonominya," katanya. Saat ini kedua negara sudah menyelesaikan sejumlah chapter yang masuk dalam kerangka EPA, seperti soal persaingan usaha, pembelian oleh pihak pemerintah (government procurement), perpajakan dan hak atas kekayaan intelektual. EPA sendiri tidak hanya menyangkut sektor perdagangan dan investasi, namun juga meliputi sektor kerjasama (cooperation). "Beberapa sektor masih dalam tahap pembicaraan intensif, antara lain soal energi, investasi, perdagangan dan jasa," demikian Mirza. Sebelumnya negara-negara inti anggota ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan terakhir Thailand sudah menyelesaikan proses EPA dengan pihak Jepang. Kabinet Jepang baru akhir pekan lalu menyetujui kesepakatan perdagangan bebas dengan Thailand. Anggota ASEAN lainnya, yakni Brunei Darussalam dan Vietnam saat ini sedang dalam tahap awal negosiasi perundingan EPA dengan Jepang Menurut kementerian luar negeri Jepang, kesepakatan itu untuk mempercepat liberalisasi perdagangan dan investasi yang memberikan perluasan bagi aktivitas eknomi kedua negara. Melalui kesepakatan tersebut Jepang dan Thailand akan menghapus tarif lebih dari 90 persen dalam perdagangan dalam sepuluh tahun dan Bangkok diminta untuk lebih transparan dan memberikan perlindungan hukum untuk membantu investor Jepang.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
