Menteri Khofifah, di Batam, Sabtu, menyatakan program "e-warung" untuk kebutuhan PKH merupakan upaya pemerintah agar bantuan bisa tepat sasaran, kualitas, jumlah dan waktu.
Apalagi, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan Strategi Keuangan Nasional Inklusif, yang mendorong masyarakat lebih mempergunakan transaksi nontunai.
Di e-warung, PKH dapat mempergunakan Kartu Indonesia Sejahtera sebagai alat pembayaran saat berbelanja beras, gula, minyak goreng dan tepung.
Kementerian Sosial menggandeng BRI dalam program itu, dengan membuka tabungan khusus untuk PKH.
Selanjutnya, tabungan itu juga dapat digunakan sebagai alat penyaluran berbagai dana bantuan sosial lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar, Raskin, juga bansos dari pemerintah daerah lainnya.
Menurut Khofifah, penyaluran dana melalui nontunai lebih efektif dan akuntabel daripada penyaluran langsung tunai.
"Kalau nontunai, tidak ada peluang siapa pun melakukan penyimpangan. Akan bisa dirapihkan melalui format nontunai, termasuk raskin," ujarnya.
Dengan e-warung, kata dia, masyarakat bisa memilih kualitas sembako yang dibutuhkan.
Misalnya beras, masyarakat dapat membeli beras kualitas baik di e-warung, tentu saja dengan harga lebih tinggi, yang dipotong dari dana PKH yang diterima.
"Boleh pilih beras medium atau premium," kata dia.
Ia juga menjamin harga beras di e-warung lebih murah dibanding pasaran, karena pemerintah memotong mata rabtai distribusi barang.
Di tempat yang sama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyatakan program pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat.
"Kartu pembayaran nontunai, orang miskin juga dapat. Ini namanya keadilan dalam pembangunan," ucapnya.
Di Batam, dua e-warung berlokasi di Kelurahan Tanjungpiayu, Kecamatan Sei Beduk.
Pewarta: Jannatun Naim
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
