Anggota DPR pahami koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menyatakan dapat memahami penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai kondisi perekonomian global dan target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 yang dikoreksi menjadi 5,1 persen.

"Penjelasan Menteri Keuangan, pelambatan masih akan terjadi di perekonomian dunia. Sejak awal kita selalu membahas sentimen domestik. Kreativitas kita akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana program-program ekonomi di APBN 2017," kata Mukhammad Misbakhun di Jakarta, Kamis.

Mukhammad Misbakhun mengatakan hal itu menanggapi penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (7/9) malam.

Pada rapat kerja tersebut, Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional pada RAPBN 2017 diproyeksikan mencapai 5,1-5,2 persen, dengan pertimbangan kondisi perekonomian global yang masih akan melambat.

Proyeksi Menteri Keuangan tersebut mengoreksi pidato Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Nota Keuangan dalam rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus lalu, yang menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 sebesar 5,3 persen.

Namun, dalam rapat antara Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan, pada Rabu (7/9) malam, disepakati proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 sebesar 5,1 persen.

Pada rapat kerja tersebut, Sri Mulyani bercerita bahwa dalam forum KTT G-20 di Hangzhou, China, pada 4-5 September lalu, isu ekonomi menjadi salah satu sorotan dari banyak negara.

Misbakhun tetap optimistis Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lebih bangkit karena ada beberapa faktor yang mendukung.

Pertama, jumlah penduduk Indonesia sekitar 251 juta akan menjadi daya dorong untuk konsumsi di Indonesia sehingga dapat menggerakkan ekonomi nasional.

Kedua, angka-angka yang diusulkan Pemerintah dalam RAPBN 2017 belum mempertimbangkan angka-angka yang menjadi target terpenuhinya amnesti pajak.

"Jika amnesti pajak tercapai di tahun 2016 maka akan ada tambahan likuiditas masuk. Jika ada repatriasi akan banyak karena investasi ini tidak di satu tempat," katanya.

Menurut dia, warga negara Indonesia yang ingin ikut amnesti pajak akan menjadi pendorong menguatnya nilai tukar rupiah.

Misbakhun berharap Pemerintah tetap memberikan harapan dan optimisme yang akan menjadi tolok ukur tahapan pembangunan nasional.

"Optimisme pasti akan direspons pasar dengan baik yang menjadi ukuran seberapa kredibel pencapaian kita," imbuhnya.