"Ini menjadi konsen bagi Komisi IX bahwa kita harus meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja yang berada di luar negeri, apalagi dengan database TKI ilegal yang meningkat dalam jumlah yang cukup signifikan," kata Karolin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Untuk itu, politikus PDIP itu menginginkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) fokus pada peningkatan perlindungan kemudian mendampingi serta mengawasi proses TKI yang bermasalah sejak pemberangkatan sampai perlindungan di negara tujuan.
Hal tersebut, lanjutnya, merupakan langkah-langkah yang sangat penting dalam rangka agar TKI mendapatkan haknya yaitu memperoleh perlindungan dari negara.
Terkait dengan pemotongan anggaran BNP2TKI imbas dari penghematan pemerintah, ia menilai perlunya ada kekhususan untuk BNP2TKI karena tugas dan fungsi utama mereka adalah koordinasi, menyelesaikan persoalan melalui pertemuan dan perjalanan dinas.
"Dalam pemotongan yang menjadi prioritas adalah rapat dan perjalanan dinas, bagi lembaga-lembaga yang rapat dan pejalanan dinasnya adalah untuk menunjang hal ini tidak menjadi persoalan tetapi bagi BNP2TKI ini menjadi problem utama," paparnya.
Karena itu, Karolin mengutarakan harapannya agar pemerintah bisa melihat kekhususan dari tugas fungsi BNP2TKI, karena memang tugasnya adalah rapat dan perjalanan dinas untuk melindungi TKI dan menemui langsung TKI.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
