Ahok: Putusan kelanjutan reklamasi di tangan Luhut Pandjaitan

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama atau Ahok menyatakan kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta ada di tangan Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan.

"Saya enggak tahu. Nanti putusannya sama beliau, bukan sama saya," kata Ahok, usai bertemu Pandjaitan, di Kantor Kementerian ESDM, di Jakarta, Kamis.

Ahok mengaku pertemuan itu bukan membicarakan reklamasi Teluk Jakarta.

Ia juga mengaku tidak tahu tentang pendapat Pandjaitan yang menyatakan proyek reklamasi 17 pulau itu tidak bermasalah.

"Saya enggak tahu," ujarnya.

Sebelumnya, Pandjaitan menyatakan, "Saya lihat enggak ada masalah. Tadi dilaporkan, semua manageable (bisa diatasi)." Dia katakan itu di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu (7/9).

Rizal Ramli, pendahulu Pandjaitan, membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta lantaran dinilai melanggar berat dan membahayakan lingkungan hidup, lalu lintas laut dan proyek vital.

Pulau itu juga dinilai mengganggu lalu lintas kapal nelayan yang seharusnya bisa dengan mudah berlabuh di Muara Angke.

Ramli menyebut, berdasarkan analisa Komite Gabungan, reklamasi Pulau G juga dibangun sembarangan secara teknis karena dampaknya yang merusak lingkungan hingga membunuh biota.

Dalam rapat koordinasi itu, diputuskan pula sejumlah pulau reklamasi yang melakukan pelanggaran sedang dan ringan, selain pelanggaran berat yang dilakukan pengembang untuk Pulau G.

Pulau C, D dan N dinilai melanggar sedang, di mana pihak pengembang diminta melakukan sejumlah perbaikan dan pembongkaran.

Sementara itu, pelanggaran ringan dinilai berdasarkan masalah administrasi dan proses pembangunan.

Kala itu, Ahok merespon keras keputusan tersebut dan menyebut, keputusan menghentikan pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakata itu harus berdasarkan keputusan presiden, bukan hanya berupa rekomendasi menteri.