Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan DPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait hasil pertimbangan yang diambil DPR terhadap calon kepala BIN Budi Gunawan yang telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I.
"(Kamis, 8/9) sore diupayakan administrasi DPR bisa mengirim surat kepada Presiden," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.
Fahri menjelaskan, surat pergantian kepala BIN yang dikirimkan Menteri Sekretariat Negara, Pratikno merupakan isyarat bahwa Presiden ingin proses pergantian itu berlangsung cepat.
Dia mengatakan, DPR juga menginginkan agar BG segera bisa dilantik menjadi kepala BIN agar urusan intelijen cepat selesai.
"Tadi ketika Rapat Paripurna banyak interupsi karena ini terkait kerja intelijen," ujarnya.
Fahri berharap di bawah kepemimpinan BG, sistem internal BIN bisa dimodernisasi secara menyeluruh sehingga indera Presiden dan negara bisa lebih baik dalam membaca dinamika serta realitas yang semakin canggih.
Dia mengatakan, jangan sampai intelijen Indonesia kalah dengan aktivitas masyarakat sosial media seperti Wikileak.
"Kadang-kadang itu mendahului kemampuan negara untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita," ujarnya.
Dia menegaskan, negara harus menggunakan sumber daya yang ada untuk kecepatan membaca situasi sehingga jangan sampai Presiden mengambil kebijakan yang salah.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada Kamis (8/9) menyetujui hasil pertimbangan calon kepala BIN yang diambil Komisi I DPR, Rabu (7/9), merekomendasikan Komjen Pol Budi Gunawan layak dan patut sebagi kepala BIN.
"Bapak ibu yang saya hormati, apakah laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon kabin dapat disetujui?," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis.
Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna itu menyatakan setuju laporan tersebut.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016