Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR, Hidayat Nurwahid setuju Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan, jika sekolah pencetak calon pamongpraja itu tak bisa dibenahi. "Kalau tidak bisa dikoreksi, dibubarkan saja," kata Hidayat di sela-sela mengikuti pertandingan "Badminton Kemesraan" yang digelar GP Ansor, di Jakarta, Minggu malam. Dikatakannya, jika pemerintah, terutama Departemen Dalam Negeri, berkeinginan mempertahankan sekolah itu, maka sejumlah pembenahan mendasar harus dilakukan. "Paradigmanya harus diubah. Ini sekolah sipil. Selama ini kita lihat dari cara berseragam, cukur rambut, semua ala militer," katanya. Dalam hal penempatan mahasiswa di asrama juga harus diperhatikan. Sebagai sekolah yang mencetak calon-calon pegawai pemerintah, tak selayaknya ada pemisahan antar angkatan maupun asal daerah. "Mereka harus berbaur. Sebagai calon pegawai pemerintahan, dari awal mereka harus dilatih berbaur. Tidak boleh ada ekslusivitas di situ," katanya. Terkait kematian nindyapraja Cliff Muntu, Hidayat menyatakan rektor IPDN harus bertanggungjawab. Apalagi sejak awal rektor terkesan menutup-nutupi peristiwa itu. "Informasi yang diberikan rektor pun tidak valid. Jadi, kalau IPDN mau dilanjutkan, rektornya layak diganti," kata Hidayat, seraya menyebut rektor IPDN gagal menghadirkan pendidikan yang baik. Menurut rencana, rektor beserta pembantu rektor bidang kemahasiswaan IPDN akan dipanggil menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (9/4). (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007
