"Kepala BIN yang baru harus lebih mengintensifkan fungsi koordinasi intelijen karena itu penting merangkus seluruh informasi komponen intelijen," katanya di Jakarta.
Dia menjelaskan, BIN sesuai UU Intelijen Negara menjadi koordinator seluruh komponen intelijen di Indonesia.
Menurut dia, UU itu memang baru sekitar lima tahun diberlakukan namun fungsi koordinator intelijen harus bisa dijalankan agar produk intelijen akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Diharapkan dengan fungsi koordinasi intelijen itu, produk intelijen bisa akurat dan dipertanggung jawabkan," ujarnya.
Politikus PDIP itu mengatakan selama ini kerja intelijen masih terjadi ego sektoral antar masing-masing institusi sehingga kepemimpinan BG harus bisa meningkatkan koordinasi.
Politikus PDIP itu mengatakan selama ini kerja intelijen masih terjadi ego sektoral antar masing-masing institusi sehingga kepemimpinan BG harus bisa meningkatkan koordinasi.
Baca Juga : Budi Gunawan diharapkan optimalkan keselarasan kinerja internal BIN
Hal itu menurut dia sangat penting sehingga kerja intelijen berjalan efektif dan efisien serta tidak terjadi lagi ego sektoral sehingga menghasilkan informasi intelijen yang akurat.
"Selama ini koordinasi intelijen sudah berjalan namun harus diakui masih ada ego sektoral karena itu KaBIN yang baru bisa meningkatkan kerja intelijen agar lebih efektif dan efisien," katanya.
Dia memperkirakan hal-hal itu akan mengemuka dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN pada Rabu (7/9) karena fungsi dan peran BIN menjadi topik krusial yang akan didalami.
Namun TB Hasanuddin menyerahkan kepada masing-masing fraksi dan anggota Komisi I DPR untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan pendalaman materi.
Hal itu menurut dia sangat penting sehingga kerja intelijen berjalan efektif dan efisien serta tidak terjadi lagi ego sektoral sehingga menghasilkan informasi intelijen yang akurat.
"Selama ini koordinasi intelijen sudah berjalan namun harus diakui masih ada ego sektoral karena itu KaBIN yang baru bisa meningkatkan kerja intelijen agar lebih efektif dan efisien," katanya.
Dia memperkirakan hal-hal itu akan mengemuka dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN pada Rabu (7/9) karena fungsi dan peran BIN menjadi topik krusial yang akan didalami.
Namun TB Hasanuddin menyerahkan kepada masing-masing fraksi dan anggota Komisi I DPR untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan pendalaman materi.
Baca Juga : Fahri Hamzah: DPR siap percepat proses pelantikan Kepala BIN
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN akan dilaksanakan Rabu (7/9) dan berlangsung tertutup.
"Kami tadi sudah melakukan rapat internal komisi dan memutuskan uji kelayakan calon Kepala BIN dilaksanakan besok (Rabu, 7/9) pukul 10.00 WIB dan disepakati berlangsung tertutup," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (6/9).
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN akan dilaksanakan Rabu (7/9) dan berlangsung tertutup.
"Kami tadi sudah melakukan rapat internal komisi dan memutuskan uji kelayakan calon Kepala BIN dilaksanakan besok (Rabu, 7/9) pukul 10.00 WIB dan disepakati berlangsung tertutup," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (6/9).
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
