Menteri ESDM baru diminta berani lakukan perbaikan

Sektor ESDM masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Presiden mesti menunjuk orang sebagai Menteri ESDM yang berani memberantas mafia atau pemburu rente."

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta Presiden Joko Widodo memilih Menteri ESDM baru yang berani memperbaiki sektor tersebut.

"Sektor ESDM masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Presiden mesti menunjuk orang sebagai Menteri ESDM yang berani memberantas mafia atau pemburu rente," katanya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Presiden mesti menempatkan orang sebagai Menteri ESDM yang tidak mencari keuntungan baik pribadi maupun golongan.

Agus melanjutkan, penanganan sektor ESDM tidak memerlukan orang yang berpengalaman dan mengetahui bisnis di bidang tersebut.

"Kalau ada orang yang paham, pengalaman, dan pintar soal ESDM, tapi tidak berani, ya sama saja tidak akan memperbaiki," katanya.

Survei Institute for Essential Services Reform (IESR) juga menunjukkan publik menginginkan Menteri ESDM yang memiliki integritas, bebas konflik kepentingan, kompeten, dan berpengalaman.

Direktur IESR Fabby Tumiwa mengatakan, integritas merupakan kriteria yang dianggap paling utama dan penting yang dipilih 43 persen responden, diikuti kompetensi dan pengalaman 30 persen, dan tidak memiliki konflik kepentingan 23 persen.

Publik, lanjutnya, juga lebih memilih Menteri ESDM dengan latar belakang profesional murni yakni 78 persen, sementara dengan latar belakang pelaku bisnis energi dipilih 16 persen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tidak akan lama merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM.

"Pasti tidak akan lama-lama. Masak lama-lama, memang kerjaan saya cuma itu? Secepat mungkinlah. Paling lambat bulan depan (ditunjuk Menteri ESDM baru)," katanya pada 16 Agustus 2016.

Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut sebagai Plt Menteri ESDM menggantikan Arcandra Tahar yang diberhentikan karena berstatus dwikewarganegaraan pada 14 Agustus 2016.