Wapres: Parpol fondasi demokrasi

Parpol adalah inti dari pelaksanaan demokrasi, karena itu harus lebih dulu demokratis,"

Padang (ANTARA News) - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan sebagai fondasi dari demokrasi partai politik harus demokratis terlebih dahulu.

"Parpol adalah inti dari pelaksanaan demokrasi, karena itu harus lebih dulu demokratis," kata Wapres pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3 di Padang, Senin.

Wapres mengatakan, demokratisasi di parpol saat ini tidaklah mudah di tengah menguatnya pragmatisme dan semakin tingginya biaya politik.

Tingginya biaya politik membuat kebutuhan anggaran parpol juga terus membesar. Untuk menutupi hal itu dibutuhkan sponsor. Hal itulah yang kemudian menyebabkan berbagai masalah.

"Memang tidak mudah apabila kita sangat pragmatis, apabila biaya politik itu terlalu tinggi. Kenapa banyak kritikan tentang pragmatisme partai, tentu salah satu yang sering dibicarakan biaya politik di Indonesia atau di manapun di dunia ini baik di Amerika, India, Malaysia sangat mahal," katanya.

Untuk menanggulangi hal itu, menurut Wapres biaya partai perlu disederhanakan.

Pada kesempatan itu, Wapres berbagi pengalamannya selama menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang menurut dia terus diupayakan demokratis.

Dia menjelaskan, salah satu bentuk demokratisasi partai adalah pengambilan keputusan yang baik. "Yang saya lakukan adalah kita buat sistem yang harus disetujui bersama," katanya.

Untuk masalah di tingkat nasional pengambilan keputusan melalui munas, bila bersifat teknis diputuskan di rakernas.

"Kalau bersifat sehari-hari maka kita putuskan di pengurus, kalau bersifat orang kita putuskan secara bersama," katanya.

Dengan mekanisme pengambilan keputusan itulah, berdasarkan pengalamannya, partai dapat lebih demokratis dan biaya jadi lebih kecil.

Selain itu, menurut dia, jumlah kepengurusan partai yang terlalu gemuk juga tidak menguntungkan dan membuat pengambilan keputusan menjadi sulit.

"Zaman saya hanya 80 pengurus, pengurus harian hanya 30 jadi mudah mengambil keputusan. Jadi kita sendiri mempersulit pengambilan keputusan menyebabkan ketua bisa menjadi otoriter karena tidak bisa membagi keputusan 600 orang pengurus," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan demokrasi dapat tegak bila parpol demokratis.