Padang (ANTARA News) - Sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan di kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menyambut positif program Kota Tanpa Kumuh atau "Kotaku" yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).
"Meski baru program ini menjadi harapan masyarakat khususnya untuk perbaikan sanitasi pemukiman kotor," kata salah satu pejabat kelurahan, Andi Amir di Padang, Minggu.
Menurutnya meski memiliki konsep berbeda dari program sebelumnya yakni Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program Kotaku juga mengutamakan pembangunan infrastruktur.
Bedanya program Kotaku menitikberatkan pada sanitasi, air dan lingkungan bersih dalam pemukiman.
"Contohnya di Gunung Pangilun yang masih ada beberapa pemukiman kotor, program ini disambut baik masyarakat setempat," tambahnya.
Sebagai langkah dukungan tersebut kata dia, pihaknya bersama warga akan menganalisis permasalahan pemukiman kumuh dan sanitasi kotor di kelurahannya, Gunung Pangilun.
Diharapkan program Kotaku ini mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga kelurahan tersebut dapat terbebas dari sanitasi dan pemukiman kotor.
Senada salah satu warga di Kuranji Padang, Amin Hasan menilai program Kotaku ini cukup baik bila terlaksana dengan lancar.
Dampak kebaikannya kata dia, memberikan kesempatan masyarakat tidak mampu atau bertaraf ekonomi rendah mendapat kenyamanan dan kebersihan lingkungan.
Ia menambahkan selain itu program Kotaku juga bisa mempercepat pembersihan sanitasi di beberapa daerah yang solusinya masih sulit terpecahkan.
Sebagai contoh selokan di dekat Rumah Sakit Muhammad Jamil, Di dekat Stasiun KA dan di bagian pusat kota terlihat masih harus ditingkatkan kebersihannya.
Meskipun demikian dia berharap program Kotaku ini lebih pada pemberdayaan masyarakat dalam menggerakkan kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya.
Di sisi lain pengamat tata kota dari Universitas Bung Hatta (UBH), Eko Alvares menilai positif adanya program untuk mengentaskan pemukiman kotor dan rawan bencana.
Akan tetapi menurutnya dalam hal ini pemerintah harus konsisten dalam membina masyarakat tersebut seperti mengatur drainase saat akan membangun rumah.
Artinya pemerintah tidak lepas tangan pada setiap kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu keberadaan khalayak umum.
Sementara itu Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengimbau warga untuk mendukung program Kotaku atau program 100-0-100.
Dukungan ini katanya akan membantu percepatan eksekusi dari program tersebut.
Pewarta: MR Denya Utama
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016