Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyatakan, keberadaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus dievaluasi secara menyeluruh agar budaya militeristik dan kekerasan di lembaga pendidikan ikatan dinas milik Depdagri ini tidak terus-menerus dipertahankan. "IPDN dibubarakn atau tidak sepenuhnya wewenang pemerintah. Tetapi menurut kami belum perlu dibubarkan, cukup dievaluasi secara menyeluruh," kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Ida Fauziah kepada pers di sela-sela Halaqah Kebangsaan di Jakarta, Sabtu. Halaqah yang menelaah amendemen konstitusi serta temu wicara mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung sejak Jumat (6/4) hingga Minggu (8/4) dibuka Ketua Dewan Syruo PKB KH Abdurrahman Wahid. Ketua MK Jimly Asshiddiqie serta sejumlah hakim MK juga hadir menyampaikan pandangan-pandangannya. Ida Fauziah mengemukakan, pihaknya masih berharap banyak agar IPDN mampu mencetak pamong dan pemimpin yang baik. Pamong yang sangat diharapkan adalah pamong yang santun dan mampu memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. "Harapan seperti itu saya kira yang juga dimiliki banyak pihak kepada IPDN," katanya. Ida menyayangkan, harapan banyak pihak terhadap IPDN harus dikecewakan oleh ulah sebagian praja di IPDN. Budaya militeristik dan kekerasan tidak bisa dibiCarakan berkembang di sekolah pamong. Karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh agar budaya kekerasan dan militeristik bisa ditinggalkan di IPDN. Evaluasi itu meliputi kurikulum, pola pembinaan senior-yunior dan hubungan antarpraja harus dievaluasi. Begitu juga pengawasan oleh institusi terhadap sikap atau perilaku praja serta pembinaan akhlak. Dengan demikian, praja IPDN memiliki dedikasi dan mental yang baik. Ida menyatakan, sebagai sekolah yang mendidik calon pamong, memang perlu mengembangkan disiplin, namun disiplin tidak bisa disamakan dengan kekerasan dan militeristik. "Jangan dikembangkan militeristik, walaupun disiplin memang diperlukan, hanya saja, disiplin tidak identik dengan militeristik," katanya. Evaluasi juga dilakukan terhadap proses rekrutmen yang selama ini diterapkan pemerintah. Selama ini IPDN sangat identik dengan sekolah anak pejabat. "Saya dengar banyak sekali anak pejabat di IPDN ini," katanya. Pihaknya tidak setuju bila sekolah ini hanya untuk anak pejabat. Jika hal itu terjadi, maka IPDN hanya untuk kalangan terbatas. Proses rekrutmennya harus terbuka dan jangan terbatas hanya untuk anak pejabat, tetapi untuk masyarakat umum. Itulah sebabnya, proses rekrutmen juga harus dievaluasi agar semua pemuda memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi praja di IPDN. "Saya tidak setuju kalau IPDN dibubarkan. Dievaluasi terlebih dahulu. Hasilnya bagaimana, baru ditindaklanjuti," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
