Bangkok (ANTARA News)- Pemerintah Thailand masih dapat memaklumkan keadaan darurat di Bangkok jika protes-protes anti kudeta meningkat, kata menteri pertahanan, Sabtu. Pemimpin junta, Jenderal Sonthi Boonyaratglin mendesak pemerintah untuk mengumumkan keadaan darurat bulan lalu, untuk menghadapi protes-protes kecil tapi terus berkembang terhadap kudeta itu. Tapi PM Surayud Chulanont menolak permintaan itu, dan mengatakan situasi masih bisa dikendalikan, tapi tetap akan mempertimbangkan usul itu. Para pemrotes anti kudeta yang dipimpin sekutu-sekutu PM terguling Thaksin Shinawatra berencana melakukan unjukrasa baru, Minggu, dan menteri pertahanan mengatakan keadaan darurat akan diberlakukan jika situasi di luar kendali. "Kami terlebih dulu menerapkan hukum untuk menangani protes-protes di Bangkok," kata Menteri Pertahanan Boonrawd Somtas dalam satu program TV pemerintah. "Jika situasi di luar kendali, kita akan menggunakan kekuasaan darurat," katanya. Para pemrotes dalam pekan-pekan belakangan ini diikuti ribuan orang, banyak di antara mereka para pendukung PM yang terguling itu. Tapi gerakan protes itu mulai menciptakan satu koalisi sekutu-sekutu tidak tetap , dengan sejumlah kelompok pro demokrasi yang tahun lalu memprotes Thaksin kini bergabung dengan dengan sekutu-sekutunya dalam unjukrasa menentang junta itu. Terutama diantara kecemasan para pemrotes adalah konstitusi baru yang disusun oleh satu tim yang ditunjuk junta, yang para pengeritik kuatir hanya akan memperkokoh peran militer di pemerintah, demikian AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
