"Kami harapkan tugas intelijen terkoordinasi dengan baik," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Dia meyakini, Presiden Joko Widodo memilih sosok BG dengan pertimbangan tertentu, salah satunya aspek kecakapan di bidang intelijen.
Menurut dia, memang ada perbedaan latar belakang antara BG dari Kepolisian dengan Sutiyoso dari TNI, namun keduanya pasti dibekali ilmu intelijen oleh masing-masing institusi.
"Dunia intelijen bukan hal yang baru bagi Pak BG karena di Kepolisian pasti mendapatkan ilmu intelijen," ujarnya.
Namun dia mengingatkan agar BG menyesuaikan dengan jabatan baru tersebut sehingga kerja intelijen Indonesia bisa berjalan maksimal.
Selain itu, Abdul Kharis belum bisa memastikan jadwal uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan Komisi I DPR karena masih menunggu surat penugasan dari Badan Musyawarah DPR.
"Belum bisa dipastikan jadwal uji kelayakan dan kepatutan karena setelah surat dari Presiden masuk ke Pimpinan DPR, harus dibacakan dahulu di Rapat Paripurna," katanya.
Politikus PKS itu menjelaskan, setelah surat dari Presiden itu dibacakan di Rapat Paripurna DPR, lalu diadakan Rapat Bamus yang didalamnya mengamanahkan Komisi I untuk melakukan uji kelayakan.
Setelah itu menurut dia, Komisi I DPR akan mengadakan rapat internal untuk menyusun jadwal uji kelayakan calon Kepala BIN.
"Rapat Paripurna sepertinya Selasa (6/9), lalu Rapat Bamus kalau tidak Selasa sore, Rabu (7/9) atau Kamis (8/9) dan setelah itu kami rapat internal bahas jadwal uji kelayakan," ujarnya.
Sebelumnya, Pimpinan DPR menerima surat pergantian Kepala Badan Intelijen Negara, yang menyebutkan Komjen Pol Budi Gunawan menggantikan Sutiyoso, surat itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Setelah Pak Mensesneg menyerahkan (surat pergantian KaBIN), maka Pimpinan DPR langsung mengadakan Rapat Pimpinan untuk menindaklanjuti surat tersebut," kata Ketua DPR Ade Komaruddin di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikannya usai menerima Mensesneg M. Pratikno di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Ade mengatakan, DPR akan menindaklanjuti surat itu setelah Pimpinan melakukan rapat dengan fraksi-fraksi, yang kemungkinan dilaksanakan pekan depan.
Menurut dia, rapat tersebut dilaksanakan pada Senin (5/9) sekaligus menentukan komisi terkait yang akan ditugaskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2016
