GOPAC Indonesia siap pimpin gerakan antikorupsi

Jakarta (ANTARA News) - Global Organization of Parliamentarians against Corruption (Organisasi Parlemen Global Melawan Korupsi /GOPAC) Indonesia siap bekerja menyukseskan komitmen dan memimpin gerakan antikorupsi, kata Ketua GOPAC Indonesia Fadli Zon di hadapan para delegasi (GOPAC) dari berbagai parlemen dunia, di Jakarta, Selasa.

Hadir pula utusan UNDP, Islamic Development Bank, dan Westminster Foundation for Democracy. GOPAC Indonesia sendiri sudah berdiri sejak 12 Desember 2012. Kini, keanggotaan GOPAC Indonesia sudah mencapai 61 orang, menyumbang hampir 30 persen dari total anggota GOPAC di seluruh dunia.

Keanggotaan GOPAC diisi para anggota parlemen yang masih aktif maupun yang sudah tak menjabat lagi.

“GOPAC Indonesia hadir untuk mereka yang memiliki komitmen dan mempunyai kemampuan untuk memimpin gerakan anti-korupsi. Ke depan, GOPAC Indonesia berkomitmen untuk terus fokus pada penguatan fungsi parlemen dalam beragam isu anti-korupsi, serta lebih erat menjalin kemitraan dan kerja sama bersama para pemangku kepentingan terkait,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis Humas DPR.

Fadli berharap, perhelatan ini dapat menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi dan mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dalam istilah global disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Momentum tepat ini diserukan Fadli kepada para anggota parlemen dari kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, institusi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selama perhelatan digelar (30-31/8), para delegasi berdiskusi dan bertukar informasi maupun pengalaman dalam memastikan implementasi TPB tersebut. “Agenda ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kesempatan bagi dunia untuk merefleksikan hasil pembangunan yang telah dicapai, serta menetapkan arah baru bagi pembangunan masa depan,” jelas Wakil Ketua DPR RI itu.

TPB, sambung Fadli, mengatur tata cara dan prosedur pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai masyarakat yang damai tanpa kekerasan, non-diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka, serta kerja sama dan kolaborasi multisektor.

Setelah itu, beralih ke proses implementasi. Dalam mengimplementasikannya butuh koordinasi yang efektif, kerangka hukum yang kuat, dan pengawasan yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan TPB secara konsisten dalam jangka panjang.